Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan pembengkakan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kepada China yang kini mencapai Rp116 triliun.
Peneliti ICW, Almas Sjafrina menilai transparansi dan evaluasi menyeluruh diperlukan agar persoalan utang Whoosh tidak semakin membebani keuangan negara di masa mendatang.
“Yang membuat bingung kok sekarang baru ribut gimana cara bayarnya, ini harusnya sudah dipikirkan sebelum programnya, proyeknya jalan,” ujar Almas dalam keterangannya, Jumat (14/11).
ICW menilai, sejak awal pemerintah belum matang dalam perencanaan proyek strategis nasional, sehingga masalah utang baru disadari setelah pembangunan berjalan.
“Sebetulnya, ini menunjukkan bagaimana pemerintah kita itu belum matang di level perencanaan, persiapan udah jalan duluan,” tukasnya.
Selain itu, Almas menjelaskan bahwa lemahnya perencanaan turut menyebabkan kesalahan proyeksi pendapatan dari Whoosh yang sebelumnya diharapkan dapat membantu pembayaran utang.
“Makanya, ada penghitungan yang meleset, berapa sih proyeksi pendapatan dari Whoosh yang harapannya itu bisa membantu untuk membayar ke China dan sebagainya,” jelasnya.
Menurut Almas, proyek sebesar Whoosh seharusnya disusun dengan kajian komprehensif, mulai dari kebutuhan transportasi, target penumpang, hingga proyeksi ekonomi jangka panjang.
“(Kajian) soal kebutuhannya, siapa target penumpangnya. Padahal, kalau perencanaan beres, 50 persen pekerjaan itu sudah selesai,” tegasnya.
Di samping itu, ICW meminta pemerintah membuka hasil kajian awal proyek kereta cepat kepada publik, mengingat pendanaan proyek ini mengandalkan pinjaman luar negeri dalam jumlah besar.
“Soal Jakarta-Bandung ini kan ada opsi transportasi publik ya. Ada kereta, travel, dan segala macam. Mobil pribadi cuma berapa jam, jadi kan harus melewati hitung-hitungan yang rigid,” kata Almas.
Ia mengakui bahwa Whoosh memberikan manfaat positif dalam mempercepat mobilitas dan memperkuat konektivitas antardaerah. Namun ia menegaskan bahwa proyek berbasis utang harus direncanakan dengan penuh kehati-hatian.
“Orientasi atau pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan yang ada dampak jangka panjangnya, apalagi utang, itu harus rigid bener tuh persiapan dan kajiannya,” pungkasnya. (Dev/P-2)
Wana menekankan bahwa Presiden disebut belum juga bertemu dengan KPRP meskipun komisi tersebut telah merampungkan rekomendasi sejak 2 Februari 2026.
ICWmenilai praktik pemberian THR oleh sejumlah kepala daerah kepada forkopimda merupakan bentuk gratifikasi termasuk kasus bupati tulungagung gatut sunu wibowo
MANTAN Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas kini menjadi tahanan rumah. ICW menilai sangat berisiko karena ada potensi penghilangan barang bukti kasus korupsi kuota haji
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
ICW mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kebijakan impor 105.000 unit kendaraan pick up (pikap) dari India.
Eva menyebut setidaknya ada 11 peraturan pemerintah yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun sebagai syarat implementasi teknis UU PPRT.
Dengan indikator makro ekonomi yang baik, pemerintah berupaya agar Indonesia tidak jatuh pada fenomena Chilean Paradox (Paradoks Cile).
Oleh karena itu, pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat.
Partai Gema Bangsa mengutuk tanpa kompromi setiap tindakan agresi militer dan pelanggaran kedaulatan negara yang memicu eskalasi konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved