Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (7/11). Penangkapan ini diduga terkait praktik suap dalam mutasi dan seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Maret 2025, Sugiri tercatat memiliki total kekayaan mencapai Rp6,3 miliar.
Dalam laporan tersebut, Sugiri memiliki sembilan bidang tanah dan bangunan senilai sekitar Rp5,7 miliar yang tersebar di Surabaya, Boyolali, Sidoarjo, Pasuruan, dan Ponorogo.
Selain itu, ia juga melaporkan kepemilikan dua kendaraan senilai Rp153 juta, yakni Toyota Alphard dan Vespa Primavera. Adapun harta bergerak lainnya tercatat sebesar Rp218,9 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp204,4 juta. Dalam LHKPN itu, Sugiri tidak memiliki utang.
KPK sejauh ini belum memberikan keterangan resmi mengenai jumlah pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Namun, lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap.
Setelah proses pemeriksaan awal, KPK akan mengumumkan status hukum mereka kepada publik. Pihak yang tidak terbukti terlibat akan dibebaskan. (P-4)
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved