KPK Siap Jalankan Perintah Prabowo Membersihkan BUMN

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap membantu Presiden Prabowo Subianto untuk 'membersihkan' badan usaha milik negara (BUMN). Kepala Negara geram karena banyak pejabat BUMN memperkaya diri saat perusahaannya merugi.

“Yang pertama KPK tentu menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden untuk melakukan perbaikan tata kelola di sektor BUMN,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (30/9).

Budi mengatakan, KPK memiliki pengalaman dalam memetakan modus korupsi di BUMN. Terbilang, banyak koruptor yang berasal dari BUMN disikat KPK.

Baca juga : Soal Desakan Tersangka Minta Ahok dan Nicke Diseret, KPK Sarankan Hal Itu Disampaikan ke Penyidik

“Jika kita bicara dalam konteks pemberantasan korupsi di sektor BUMN, dari beberapa perkara yang ditangani oleh KPK banyak terungkap modus-modus seperti penyuapan, gratifikasi, kemudian pengkondisian dalam pengadaan barang dan jasa termasuk juga kerugian keuangan negara,” ucap Budi.

Menurut Budi, KPK tidak hanya siap membantu Kepala Negara melakukan penindakan. Pencegahan korupsi di BUMN juga akan dimaksimalkan agar korupsi tidak terjadi.

“Kalau kita bisa meminimalisasi celah-celah rawan korupsi melalui pendekatan pencegahan, maka kita bisa menciptakan iklim bisnis di BUMN ini menjadi lebih efisien, lebih efektif,” ucap Budi.

Baca juga : Kursi Menteri BUMN Kosong, DPR Usulkan Kepala Danantara Jadi Kementerian

Budi juga menegaskan bahwa pencegahan korupsi di BUMN tidak kalah penting dengan penindakan. Tujuannya, kata dia, untuk memastikan perusahaan pelat merah membuat negara untuk, bukan rugi terus.

KPK sudah beberapa kali melakukan kerja sama pencegahan korupsi dengan BUMN. Menurut Budi, pihaknya punya ramuan mujarab yang memastikan celah korupsi tertutup jika konsisten diikuti.

“Baik dalam rangka kajian sektor-sektor strategis ataupun dalam penerapan panduan cegah korupsi atau pencek. Jadi KPK punya semacam guidance atau pedoman untuk menciptakan iklim usaha yang berintegritas yang bisa diunduh secara gratis oleh para pelaku usaha,” ujar Budi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan bersih-bersih BUMN. Presiden Prabowo menyatakan kesal dengan pegawai BUMN yang perusahaannya rugi, namun justru malah memperkaya diri.

“Kadang-kadang nekat-nekat mereka itu. Diberi kepercayaan oleh negara. Dia kira itu perusahaan nenek moyangnya, perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri," kata Prabowo dalam pidatonya di puncak Munas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Senin (29/9).

Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengusut penyimpangan di BUMN agar aset yang dimiliki bisa dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan rakyat. (Can/P-2)