Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KORUPSI di Indonesia disebut telah dipelihara cukup lama hingga akhirnya memengaruhi sistem di dalam negeri. Para pelaku korupsi seolah tak kehabisan akal untuk terus mengeruk kekayaan alam untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam jumlah besar.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pidato di Munas VI PKS, Jakarta, Senin (29/9). Menurutnya, praktik korupsi yang paling berbahaya dan merugikan ialah korupsi yang tersamar.
"Seolah legal, tapi nyolong. Ini pintarnya. Pintarnya orang pintar. Repotnya orang pintar itu sering pintar nyolong. Aku heran juga, itu bagaimana caranya itu," tutur Prabowo.
"Koruptor-koruptor itu memang luar biasa lihainya dan merugikan bangsa. Cukup parah. Jadi sudah berada yang paling parah adalah kerugian sistemik," tambahnya.
Prabowo menambahkan, setiap tahun Indonesia mengalami kerugian keuangan negara hingga ratusan triliun karena ulah para koruptor tersebut. Salah satu contohnya ialah adanya praktik korupsi terkait hasil timah di Bangka Belitung.
Di Bangka Belitung, sebut Kepala Negara, terdapat hampir seribu tambang timah ilegal. Karenanya dia menginstruksikan TNI, Polri, hingga Bea dan Cukai untuk bertindak menangani permasalahan tersebut dengan membuat operasi besar-besaran.
Tumbuh kembang tambang ilegal itu disebut terjadi karena sistem yang telah rusak akibat perilaku korupsi yang dipelihara. "Ada penyimpangan sistemik. Ya, sistem ini harus kita perbaiki dan insya Allah dengan dukungan Saudara-saudara kita akan memperbaiki sistem ini," kata Prabowo.
"Tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan yang sekian ratus juta rakyat, kita harus berani memperbaiki sistem yang keliru, sistem yang salah, sistem yang memungkinkan kekayaan kita diambil tiap hari, tiap bulan, dibawa keluar negeri dan tidak kembali ke Indonesia, ini harus kita hentikan dan akan kita hentikan," pungkasnya. (Mir/I-1)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Komunikasi berkualitas merupakan kunci utama dalam membentuk ketahanan keluarga yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar.
Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu menuntut semua pihak untuk bersiap dan berperan aktif membantu masyarakat.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti penguatan ketahanan ekonomi, pangan, dan energi sebagai fondasi kemandirian nasional di peringatan puncak Milad ke-24.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menegaskan bahwa Indonesia perlu mengambil posisi yang tepat dan terukur dalam merespons mediasi Iran dan AS sejalan politik luar negeri bebas dan aktif.
PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina saat meningkatnya konflik Timur Tengah Iran, Amerika Serikat, iran, dan israel
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved