Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIAN Corruption Watch (ICW) menyoroti harta kekayaan fantastis dari 580 anggota DPR RI. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke KPK, rata-rata kekayaan anggota DPR mencapai Rp 45 miliar per orang.
Peneliti ICW, Yassar Aulia menjelaskan kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa DPR bukan lagi menjadi saluran aspirasi publik, tetapi berubah menjadi kendaraan elit untuk memperkuat kekuasaan dan memperbesar kekayaan.
“Lembaga (DPR) ketimbang dijadikan rumah untuk saluran aspirasi dari publik melalui legislasi maupun produk hukum lainnya, justru ada kecenderungan hanya untuk dijadikan (tempat) mendapatkan kekayaan atau sarana bagi orang-orang kaya untuk mendapatkan kekuasaan jadi kesimpulan,” kata Yassar dalam konferensi pers di Kalibata, Jakarta pada Kamis (4/9).
Dari total 580 anggota DPR, delapan fraksi menunjukkan profil kekayaan yang mencolok. Berikut beberapa temuan berdasarkan LHKPN:
Meskipun para anggota DPR telah mengantongi kekayaan dalam jumlah besar, hal ini tidak membuat para anggota DPR bebas dari jerat korupsi.
“Dengan tunjangan dan kekayaan baik di akumulasikan sebelum dan setelah jadi DPR, angkanya juga sangat banyak yaitu miliaran. Kita bisa melihat institusi ini tidak kebal dari korupsi dan tetap melakukan korupsi dengan tunjangan begitu besar dan juga kekayaan yang cukup banyak,” jelas Yassar.
Lebih lanjut, Yassar menyebut bahwa jika kekayaan dan tunjangan ini dikombinasikan, publik patut curiga bahwa kursi legislatif telah berubah menjadi ajang ‘balik modal’ atau investasi politik bagi kaum elit.
“DPR bukan lagi rumah aspirasi rakyat, tapi cenderung menjadi kendaraan akumulasi kekuasaan dan kekayaan,” jelasnya. (Dev/M-3)
Wana menekankan bahwa Presiden disebut belum juga bertemu dengan KPRP meskipun komisi tersebut telah merampungkan rekomendasi sejak 2 Februari 2026.
ICWmenilai praktik pemberian THR oleh sejumlah kepala daerah kepada forkopimda merupakan bentuk gratifikasi termasuk kasus bupati tulungagung gatut sunu wibowo
MANTAN Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas kini menjadi tahanan rumah. ICW menilai sangat berisiko karena ada potensi penghilangan barang bukti kasus korupsi kuota haji
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
ICW mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kebijakan impor 105.000 unit kendaraan pick up (pikap) dari India.
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved