PKS Setuju Penghapusan Tunjangan Rumah Dinas Anggota DPR RI

SEKRETARIS Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid, mengatakan pihaknya mendukung penghapusan tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR RI. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan prinsip kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi prioritas pemerintah. 

“Sikap ini selaras dengan semangat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien yang menekankan perlunya kedisiplinan fiskal dalam pengelolaan anggaran,” ujar Kholid di Jakarta, Sabtu, (29/8).

Kholid mengatakan, setiap rupiah uang rakyat harus digunakan secara optimal untuk kepentingan publik.  Dengan meniadakan tunjangan rumah dinas, penghematan anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan dukungan bagi UMKM.

Baca juga : Kompilasi Pernyataan DPR soal Kenaikan Tunjangan yang Memicu Demonstrasi dan Tewaskan Affan

“DPR RI sebagai institusi wakil rakyat berkewajiban menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Ini bukan hanya soal penghematan, tapi juga keteladanan dan rasa keadilan,” ungkapnya.

PKS menilai langkah penghapusan tunjangan itu juga penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

“Kepercayaan rakyat hanya bisa diraih jika wakilnya konsisten menunjukkan sikap empati, akuntabel, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi,” pungkasnya. (Dev/P-2)