Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengakui pernyataan Presiden Prabowo Subianto ihwal adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didanai oleh pihak asing guna mengadu domba bangsa Indonesia.
Hasan membeberkan, Prabowo telah mengantongi identitas-identitas baik LSM maupun individu yang ingin memecah belah persatuan Indonesia.
"Sebagai Presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya. Siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini [adu domba]," tegas Hasan di kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (3/6).
Hasan menyebut, Prabowo tak menyamaratakan seluruh LSM melakukan domba. Namun, Hasan mengemukakan yang dimaksud oleh Presiden Prabowo ialah LSM yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia.
"Yang ditekankan oleh Bapak Presiden bukan seluruh LSM, bukan LSM secara keseluruhan. Tapi kelompok-kelompok yang selama ini merongrong persatuan, kelompok-kelompok yang selama ini mendiskreditkan pemerintah dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar,” ujarnya.
“Kelompok-kelompok yang mungkin selama ini juga diindikasikan mengadu domba, memecah belah persatuan kita," paparnya.
Hasan mengakui bahwa ada LSM atau NGO yang punya peran besar untuk negara. Lembaga tersebut, kata Hasan, punya kepedulian terhadap isu-isu yang berkembang di Indonesia.
"Pemerintah juga menyadari bahwa selama ini banyak sekali NGO yang juga punya peran besar di negara kita. Yang punya peran dalam pendidikan, yang punya peran dalam isu-isu sosial, isu-isu toleransi, isu-isu kemanusiaan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menuturkan adanya intervensi asing kepada negara Indonesia. Prabowo mengajak agar rakyat Indonesia agar kompak dan bersatu.
"Saya mengajak sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu, perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan, ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing," papar Prabowo saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kemenlu, Jakarta, Senin (2/6).
Prabowo menegaskan kekuatan asing tidak suka melihat Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Bahkan, kata Prabowo, ratusan tahun mereka datang untuk mengadu domba bangsa Indonesia sampai sekarang. (Ykb/I-1)
Transparansi pendanaan organisasi nonpemerintah (NGO) menjadi sorotan di tengah meningkatnya arus modal global dan aktivitas lembaga swadaya masyarakat di Indonesia.
Pengawasan terhadap aliran dana asing penting guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan untuk kepentingan melanggar hukum.
Forum Strategis Anak Bangsa (Forsa) menilai aparat penegak hukum tidak cekatan dalam menangani dugaan aliran dana asing ke lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Menurut Pigai, ketergantungan itu terlihat jelas ketika pemerintah harus menyusun berbagai laporan HAM untuk kepentingan internasional.
Kejati Banten imbau pejabat daerah yang diperas oknum LSM segera melapor ke Bidang Intelijen Kejari untuk menjaga transparansi dan kelancaran pembangunan.
Laporan investigatif The New York Times yang menyinggung dugaan keterlibatan industri kendaraan rekreasi (RV) Amerika Serikat dalam deforestasi hutan tropis Kalimantan menuai kritik.
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi pembangunan 13 proyek hilirisasi II oleh BPI Danantara dan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/4), berikut daftarnya
DINAS Pertanian dan Perikanan Pekanbaru memastikan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Kota Pekanbaru pada momen Idul Adha 1446 H dalam kondisi sehat. Sapi simental berbobot nyaris 1 ton
Syahganda menyebut penunjukan Jumhur sebagai awal ‘pertarungan baru’, terutama dalam menghadapi kekuatan oligarki yang dinilai merusak lingkungan.
Partai Ummat juga menyerukan Kementerian Hukum menjaga independensi sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya memberikan pelayanan.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi guna mencegah kecelakaan kereta api. Anggaran Rp4 triliun disiapkan untuk 1.800 titik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved