Menkopolkam Gelar Rakor Tindaklanjuti Pertemuan dengan Wakil PM Malaysia

MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Budi Gunawan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran terkait untuk menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ahmad Zahid Hamidi yang berlangsung pada Senin (21/4/2025).

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Wakil Perdana Menteri Malaysia diterima oleh Wakil Presiden RI, didampingi oleh Menko Polkam, Menko PMK, Menteri Agama, serta Menteri Kelautan dan Perikanan. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting dan menghasilkan berbagai kesepakatan strategis antara kedua negara.

Di bidang Polkam, kedua negara menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang politik dan keamanan, khususnya terkait pengelolaan wilayah perbatasan serta penanganan kejahatan lintas negara.

Baca juga : Hadapi Tarif Resiprokal AS, Indonesia Perkuat Kerja sama dengan Malaysia dan ASEAN

“Pertemuan bilateral ini tidak hanya pertemuan simbolik, tapi akan segera kita terjemahkan ke dalam langkah teknis yang konkret. Hari ini, kita membahas peta jalan tindak lanjutnya bersama kementerian dan lembaga terkait,” ujar Budi saat membuka rapat.

Dalam forum internal tersebut, kedua negara membahas rencana pelaksanaan teknis di lapangan untuk mendukung implementasi perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah ditandatangani Indonesia–Malaysia pada tahun 2023.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyusun langkah lanjutan atas kesepakatan demarkasi batas darat, terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar, yang telah disetujui kedua negara pada Februari 2025. 

Baca juga : Kolaborasi Prabowo-Anwar Perkuat ASEAN

Budi menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Selain soal batas wilayah, rapat juga membahas penguatan kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). 

Budi menginstruksikan agar langkah-langkah pengamanan perbatasan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berbasis intelijen kolaboratif.

Baca juga : RI Gabung BRICS Jangan Ganggu Kemitraan dengan Blok Lain

“Masalah perbatasan kita bukan hanya soal garis batas, tapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama Indonesia–Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama, hingga edukasi masyarakat perbatasan,” tegasnya.

Budi menegaskan bahwa penguatan hubungan dengan Malaysia merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dan ketahanan kawasan ASEAN. Ia menyebut bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan isu-isu bilateral, termasuk batas wilayah dan penegakan hukum lintas negara, akan menjadi contoh konkret kontribusi kedua negara dalam menciptakan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera.

“Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kita semua bahwa Indonesia dan negara sahabat di ASEAN memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga ketahanan regional. Kolaborasi ini bukan semata untuk kepentingan nasional, tapi juga untuk menjaga kawasan tetap stabil dan resilient menghadapi dinamika global,” tandasnya. (Ykb/M-3)