PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo, PAN: Dukungan bukan Berarti Masuk Kabinet

WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno merespons pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pertemuan itu bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan PDIP kepada Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan dan membangun Indonesia. 

"Menurut kami itu adalah bentuk dukungan dari Ibu Megawati bersama PDIP untuk bersama-sama dengan pemerintah yaitu Pak Presiden Prabowo membangun Indonesia secara bahu membahu," kata Eddy, ketika dihubungi, Kamis (10/4).

Eddy menilai bentuk dukungan tersebut bukan secara langsung membuat PDIP bergabung ke pemerintahan dan mendapatkan jatah kursi di Kabinet Merah Putih. Menurutnya, PDIP telah menyatakan sikap untuk tetap berada di luar pemerintahan. 

Baca juga : Didit Hediprasetyo Dinilai Jadi Sosok Pererat Hubungan Megawati dan Prabowo

"Sudah ditegaskan oleh Ibu Mega dukungan ini adalah dukungan secara resmi kepada pemerintah namun juga memberikan konfirmasi bahwa PDIP tdk akan menempatkan kadernya di kabinet," katanya.

Langkah PDIP ini, kata ia, serupa dengan Partai NasDem yang tak menempatkan kader di kabinet meski mendukung pemerintahan Prabowo. Eddy mengatakan begitu juga dengan PAN yang tak langsung menempatkan kader di kabinet meski menyatakan dukungan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Bentuk dukungan tersebut juga telah dilakukan oleh PAN sebelumnya ketika mendukung Pak Jokowi dan di bagian akhir periode pertama dan kedua beliau. Kita tidak menempatkan kader kita di kabinet, sampai dengan Pak Asman Abnur bergabung dan sampai Pak Zulhas bergabung tahun 2022 sebagai menteri dalam kabinet," katanya.

Baca juga : PDIP: Prabowo Kirim Anggrek ke Megawati Tanda Hubungan Keduanya Terjalin Baik

Maka dari itu, Eddy menilai tak ada salahnya ketika partai mendukung pemerintah tetapi tidak bergabung dan menempatkan kadernya sebagai menteri.

"Jadi saya kira ini bukan suatu kejanggalan tetapi sebuah norma yang memang sudah berjalan di Indonesia dan ternyata bisa berjalan efektif juga. Karena dukungan itu bukan berarti serta merta harus masuk kabinet tetapi mendukung berbagai kebijakan yang bisa juga dilakukan melalui kebijakan di parlemen bersama sama," katanya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menjelaskan pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Muzani menyebut Megawati menyampaikan akan memperkuat pemerintahan tetapi tetap dalam posisi di luar koalisi.

"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat, karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," kata Muzani. (Faj/M-3)