Berantas Korupsi, Abraham Samad: KPK Harus Kembali ke Jalurnya

HUKUM di Indonesia semakin kehilangan taring saat berhadapan dengan mafia ekonomi. Rakyat pun tak boleh tinggal diam dan harus bersatu melawan kejahatan sistematis ini.

Demikian dikatakan budayawan Erros Djarot di sela-sela diskusi Merampok Indonesia, Merobek Merah Putih Kita, yang digelar Barikade 98 di Jakarta, Kamis (20/3). Acara ini menjadi ajang bagi para aktivis, pakar hukum dan tokoh nasional untuk membedah praktik mafia yang diduga menggerogoti sumber daya negara.

"Kalau hukum tidak bisa menyentuh mereka, kita yang harus bertindak. Jangan biarkan negara dikuasai oleh segelintir orang rakus. Ini bukan lagi sekadar persoalan korupsi, tapi sudah menjadi perampokan sistematis yang mengancam masa depan bangsa," kata Erros.

Baca juga : Prabowo: Pemerintahan Bersih Jika Kualitas Hidup Pejabat Terjamin

Di tempat yang sama, pakar hukum tata negara Feri Amsari, mengingatkan praktik penguasaan sumber daya oleh segelintir elit bertentangan dengan konstitusi. Menurutnya, konstitusi mengamanatkan bahwa kekayaan negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Tapi, apa yang terjadi sekarang? Yang kaya makin kaya, yang miskin semakin terpinggirkan. Jika ini terus dibiarkan, kita akan kehilangan identitas sebagai bangsa yang berdaulat," ujarnya.

Sementara itu, dalam pandangan mantan Ketua KPK Abraham Samad, pemberantasan korupsi saat ini semakin dilemahkan dan para mafia ekonomi semakin leluasa menguasai aset negara.

Baca juga : Abraham Samad Sayangkan Isu Korupsi Tak Prioritas di Debat Capres

"KPK harus kembali ke jalurnya. Mafia-mafia ini harus ditindak, bukan diberi perlindungan. Kita tidak bisa hanya berharap pada aparat hukum yang makin tumpul, rakyat harus bersuara dan ikut mengawal," tukas Samad.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang juga hadir dalam diskusi tersebut mengapresiasi semangat para aktivis dalam menjaga demokrasi tetap hidup. Menurut dia, para aktivis harus tetap bersuara karena negara ini dibangun dengan pajak rakyat.

"Saya senang bisa hadir di sini. Suasana demokrasi kita masih sehat, karena kritik terus hidup. Jangan pernah takut untuk mengkritik, karena kritik adalah bagian dari demokrasi dan Brigade 98 adalah aset," katanya.

Baca juga :  RUU Perampasan Aset Harus Diharmonisasi dengan UU Korupsi, Narkotika dan Terorisme

Adapun Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, menyebut praktik mafia akan tumbuh subur selama sistem pengelolaan sumber daya masih tertutup dan tidak transparan.

"Korupsi dan perampokan negara ini terjadi karena sistem yang gelap. Kita butuh transparansi total. Jika sistemnya bersih dan rakyat ikut mengawasi, tidak akan ada ruang bagi mafia untuk bergerak," tuturnya.

Ray juga mendukung seruan sejumlah aktivis di forum tersebut, yang meminta rakyat lebih masif untuk menekan pemerintah dan aparat hukum agar bertindak tegas. (P-2)