Singgung Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Immanuel Ebenezer: Saya Ngurus Berobat Aja Susah

MANTAN Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menyinggung soal pengalihan status penahanan Mantan Menteri Agama Yaqut Kholil Qoumas menjadi tahanan rumah saat Lebaran. 

Pernyataan itu disampaikan Immanuel saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Menanggapi pertanyaan wartawan, Immanuel menilai kebijakan tahanan rumah seharusnya tidak mudah diakses oleh semua tahanan. Ia mengak bahkan untuk mendapatkan izin berobat saja membutuhkan proses panjang.

Baca juga : Perjalanan Karier Immanuel Ebenezer: Dari Relawan Jokowi hingga Tersangka Pemerasan Sertifikat K3

“Ngurus buat berobat saja susah, apalagi ngurus jadi tahanan rumah. Saya pernah ngajuin untuk berobat saja susahnya minta ampun, berbulan-bulan baru dapat,” ujar Immanuel menjelang persidangan dalam agenda pemeriksaan saksi, Senin (30/3). 

Ia kemudian menyinggung kondisi di dalam rumah tahanan yang menurutnya menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan. Immanuel mengaku melihat langsung seorang tahanan lanjut usia yang tidak mendapatkan perlakuan serupa.

“Di dalam rutan itu ada seorang kakek 75 tahun, itu maaf ya, buang air besar di celana, buang air kecil di celana, ga kena, tuh, tahanan rumah. Tetap proses sidang, ditahan,” katanya.

Baca juga : KPK Beri Kode Ada Kejutan dalam Penyidikan Kasus Kuota Haji

Sebelumnya, kasus yang menjerat Yaqut Cholil Qoumas sempat menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Yaqut awalnya ditahan di rutan KPK pada Kamis (12/3) lalu. Namun, hanya berselang sepekan, tepatnya 19 Maret 2026, status penahanannya dialihkan menjadi tahanan rumah.

KPK saat itu menyebut keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan Yaqut, termasuk riwayat penyakit lambung dan asma, serta permohonan keluarga agar dapat menjalani Lebaran di rumah.

Meski demikian, kebijakan tersebut menuai kritik luas dari publik. Sejumlah pihak menilai terdapat perlakuan istimewa terhadap mantan pejabat negara, terutama jika dibandingkan dengan tahanan lain yang tetap menjalani masa penahanan di rutan.

Polemik yang berkembang akhirnya mendorong KPK untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Pada 24 Maret 2026, status tahanan rumah Yaqut dicabut dan ia kembali ditahan di rutan.

Terseret Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi

Dalam perkara yang tengah disidangkan, Immanuel berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Jaksa penuntut umum mendakwa Immanuel terlibat dalam praktik pemerasan terhadap para pemohon sertifikasi K3 dengan total nilai mencapai Rp6,52 miliar. Selain itu, ia juga diduga menerima gratifikasi sebesar Rp3,36 miliar serta satu unit sepeda motor mewah selama menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2025.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2025, yang kemudian menetapkan Immanuel bersama 10 terdakwa lainnya sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, Immanuel didakwa Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Abi Rama /E-4)