Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
POSISI Sekjen PDIP yang saat ini diisi oleh Hasto Kristiyanto masih belum digantikan oleh orang lain, meski saat ini Hasto telah ditahan oleh KPK atas dugaan kasus suap. Hasto terjerat kasus dugaan suap pada proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, dan perintangan penyidikan. KPK mengungkap adanya dana Rp400 juta untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Uang suap itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menekankan soal penggantian di struktur kepengurusan merupakan urusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Pergantian yang ada di struktur DPP partai merupakan karena memang sebelumnya itu dipilih dalam kongres dan kalaupun ada pergantian, itu merupakan hak prerogatif dari ketua umum," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.
Puan mengatakan, saat ini tengah ada dinamika internal di tubuh PDIP. Sehingga, banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan menunjuk pengganti sementara Hasto. Bahkan, untuk menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDIP.
"Karena itu ada pertimbangan internal yang kemudian nantinya akan ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk memutuskan apakah perlu, tidak, perlu akan atau tidak akan dan lain sebagainya," ujar Puan.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut ada pihak yang meminta Hasto Kristiyanto mundur dari jabatan Sekjen PDIP. Permintaan itu datang sebelum Jokowi dipecat.
"Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa Sekjen harus mundur," ungkap Deddy.
Deddy menerangkan pihak yang tidak disebutkan namanya itu juga meminta Joko Widodo (Jokowi) agar tak dipecat dari PDIP.
(H-3)
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta KPK fokus membenahi IPK yang anjlok jangan malah mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, tidak setuju dengan KPK yang terkesan cawe-cawe dengan urusan internal partai politik.
Kader PDIP Guntur Romli mengkritik KPK yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang.
PDIP mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
Amnesti-abolisi mempertimbangkan kepentingan publik serta stabilitas politik. Presiden bisa memberi amnesti tanpa ada permohonan dari terpidana.
Lebih jauh Trubus mengungkapkan bahwa strategi PDIP untuk mempertahankan Hasto sebagai Sekjen lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.
Hasto Kristiyanto kembali dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP
Tanak menegaskan status Hasto yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak luntur meski adanya pemberian amnesti.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved