Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Agung (MA) dalam refleksi akhir tahun 2024, melaporkan telah menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim. Sanksi yang dijatuhkan itu terdiri dari berbagai macam, mulai yang sanksi ringan, sedang hingga berat.
Ketua MA, Sunarto mengatakan setidaknya ada 206 hakim yang diberikan sanksi oleh berbagai pihak mulai dari Komisi Yudisial (KY), MA maupun kolaborasi KY dan MA.
“Jumlah dan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada hakim dan aparatur peradilan dalam periode tahun 2024 adalah sebanyak 206 sanksi disiplin, yang terdiri dari 79 sanksi berat, 31 sanksi sedang, dan 96 sanksi ringan,” kata Sunarto kepada awak Media dalam Refleksi Akhir Tahun 2024 di Gedung MA pada Jumat (27/12).
Sunarto mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima 38 laporan dari KY yang mengusulkan pemberian sanksi atau hukuman disiplin 63 hakim mendapatkan hukuman disiplin.
“Jumlah usul penjatuhan sanksi dari KY periode 2024 sebanyak 35 usulan laporan hasil pemeriksaan, dengan jumlah hakim yang diusulkan untuk dijatuhi sanksi hukuman disiplin dari KY sebanyak 63 hakim,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sunarto menjelaskan dari 63 hakim yang diusulkan mendapatkan sanksi, 16 hakim telah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan rekomendasi dari KY, 9 hakim telah diperiksa dan dikenai sanksi terlebih dahulu oleh MA, dan 38 hakim penanganannya diambil alih oleh MA.
“Jumlah tersebut, 16 hakim telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana rekomendasi KY, 9 hakim telah terlebih dahulu diperiksa dan diberi sanksi oleh MA,” jelasnya.
Pengambilalihan kasus tersebut didasarkan pada pasal 16 Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang mengatur kewenangan MA yang bisa menangani pelimpahan perkara.
Selain itu, selama 2024 MA telah menerima 4.313 penanganan pengaduan. Dari data tersebut, sebanyak 4.116 telah diselesaikan dan 197 masih dalam proses. (Dev/I-2)
Kota Bontang menjadi rujukan Mahkamah Agung dalam menyusun Ranperma pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian ASN melalui pendekatan humanis.
Materi pelatihan akan berbasis pada kasus-kasus yang ditangani KPK, sehingga para peserta dapat memahami secara konkret modus dan risiko tindak pidana korupsi di sektor peradilan.
Kejagung menegaskan akan terus melakukan pendalaman untuk mencari bukti terkait kasus ini.
Menteri Hukum RI telah mengesahkan pendaftaran Kepengurusan INI KLB Bandung di bawah kepemimpinan Irfan Ardiansyah.
Jupriyadi mengusulkan perlunya parameter yang jelas mengenai kriteria ‘kekhilafan hakim’ atau ‘kekeliruan yang nyata’ untuk membedakannya dengan alasan kasasi.
Mahkamah Agung menolak gugatan BYD terkait merek DENZA dan memenangkan Worcas Group. Putusan ini mempertegas prinsip first-to-file di Indonesia.
Sementara itu, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Andi Muhammad Asrun, menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan berdasarkan kebutuhan dari Mahkamah Agung.
Dua terdakwa lainnya perkara Pertamina, yakni Direktur Utama OTM Gading Ramadhan Joedo dan Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara, Dimas Werhaspati juga menempuh langkah serupa.
Prinsip utama dalam rekrutmen ini adalah kesetaraan atau equal recruitment tanpa membedakan latar belakang peserta.
Ia membandingkan jumlah tersebut dengan periode sebelumnya yang mencapai 183 pendaftar di akhir masa seleksi.
KY menyatakan siap untuk memantau persidangan perkara dugaan penyelundupan 2 ton sabu yang mana seorang anak buah kapal atau ABK Kepri yang dituntut hukuman mati
Kasus OTT hakim di PN Depok memicu evaluasi pengawasan peradilan. Komisi Yudisial (KY) dorong sistem preventif dan penguatan integritas sejak rekrutmen hingga promosi hakim.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved