Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menilai, Joko Widodo (Jokowi) sebagai tokoh bangsa tidak lagi perlu rumah berupa partai politik. Hal itu sekaligus menyoroti pernyataan Partai Golkar yang menyebut Jokowi serta Gibran Rakabuming Raka sudah diterima sebagai anggota kehormatan partai usai keduanya dipecat oleh PDI Perjuangan (PDIP).
"Jokowi itu sebetulnya tidak perlu bingung, ia kan tokoh bangsa, dan tokoh bangsa sudah tidak perlu rumah (partai politik), rumahnya kan negara ini, Indonesia," kata Hensa kepada wartawan.
"Kecuali dia belum merasa sebagai tokoh bangsa, ia masih merasa menjadi politisi maka ia memang butuh rumah politik," lanjutnya.
Di sisi lain, Hensa menilai, status Jokowi di Golkar sebagai anggota kehormatan pun tidak memberikan kekuatan politik yang kuat dalam internal partai.
Ia pun melihat, Partai Golkar hanya mengambil kesempatan saja menampung Jokowi demi meningkatkan elektabilitas partai tanpa harus menjadikannya sebagai kader.
"Anggota kehormatan ini kan seperti ngekos atau mengontrak saja, jadi bukan rumahnya di situ. Memang agak deg-degan juga untuk memberikan Jokowi rumah dengan jejak rekam politiknya yang kuat untuk memunculkan keluarga, belah bambu, dan lain-lain," kata Hensa.
Hensa menilai, hingga saat ini hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dapat menjadi harapan Jokowi untuk menerimanya sebagai kader partai.
Sebab, kata Hensa, rekam jejak politik Jokowi membuat partai-partai besar seperti Golkar atau Gerindra tak berani langsung menetapkannya sebagai kader.
"Saat ini yang akan memberikan rumah yang firm untuk Jokowi sepertinya hanya Partai Solidaritas Indonesia saja, kalau partai-partai lain seperti Golkar hanya kasih kontrakan atau kos-kosan saja jadinya," pungkasnya. (Z-9)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
DPP Golkar secara konsisten meminta seluruh kader yang duduk di kursi pemerintahan untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Akademi Partai Golkar nantinya melakukan pengkajian-pengkajian untuk memberikan masukan bagi Partai Golkar dalam pemenangan Pemilu 2029.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved