Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebut selama ini pimpinan KPK enggan bertemu Jaksa Agung dan Kapolri. Hal tersebut ia sampaikan saat fit and proper test calon pimpinan KPK dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11).
Setyo menjelaskan KPK sebenarnya melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) sudah melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kapolri. Namun, seringkali tidak berjalan dengan baik.
Ia mengatakan koordinasi tidak berjalan karena level pimpinan KPK tidak mau bertemu dengan Jaksa Agung dan Kapolri. Hal ini menimbulkan kebingungan di level bawah.
"Pimpinan di level KPK menganggap mungkin karena levelnya sudah terlalu tinggi tidak mau ketemu dengan Jaksa Agung, tidak mau ketemu dengan Kapolri. Menganggap yang harus ketemu adalah level deputi ini yang menimbulkan permasalahan yang akhirnya menghambat yang di level bawah, menimbulkan permasalahan yang di tingkat bawah. Nah, permasalahan ini akhirnya menimbulkan permasalahan penyelesaian perkara di level bawah," kata Setyo.
Setyo mengatakan adanya ego sektoral dan kurang koordinasi ini berdampak pada kinerja di level bawah. Ia mengatakan seharusnya pimpinan dapat lebih aktif bertemu pimpinan lembaga lain. "Sebenarnya bisa diselesaikan ketika adanya komunikasi di antara pimpinan lembaga."
Setyo Budiyanto merupakan satu dari 10 calon KPK. Setyo Budiyanto merupakan mantan Kapolda Sulawesi Utara dan kini berpangkat komisaris jenderal (komjen) alias jenderal bintang tiga. Saat ini, Setyo menjabat sebagai perwira tinggi di Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dan mengemban tugas sebagai Irjen Kementerian Pertanian.
Selama di kepolisian, Setyo pernah menjadi Kasat Tipikor Ditreskrim Polda Lampung dan Kasat Tipikor Polda Papua. Dia juga pernah menjadi i Wadirreskrim Polda Papua dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua. Setyo juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak (Korsupdak) di Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (J-2)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Menurut Netty, pengesahan ini merupakan tonggak penting dalam sejarah perlindungan tenaga kerja di Indonesia.
ANGGOTA DPR RI Komisi VI Ahmad Labib mengapresiasi capaian Indonesia dalam ketahanan energi global.
Pengesahan UU tersebut dilakukan setelah melalui proses panjang dalam agenda legislasi nasional.
Ia berharap pembahasan resmi RUU Pemilu dapat segera bergulir dalam waktu dekat melalui panitia kerja (panja) atau mekanisme lainnya.
Jaksa Agung ST Burhanuddin perintahkan pendataan barang sitaan kasus korupsi setelah ditemukan jaksa menggunakan aset sitaan, termasuk apartemen, untuk kepentingan pribadi.
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Satgas PKH menjalankan peran sebagai otoritas yang menagih denda terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran hukum.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan penangkapan tiga oknum jaksa di Banten atas kasus pemerasan dengan perkara tindak pidana umum terkait informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sebanyak sembilan orang ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait jaksa di Banten dan Jakarta.
Ada banyak tujuan mutasi dan rotasi. Antara lain, hal itu untuk penyegaran organisasi atau pegawai, pengisian kekosongan formasi jabatan, pemberian pengalaman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved