Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi XIII DPR Willy Aditya menilai usulan penambahan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) sebesar Rp20 triliun dari yang semula Rp64 Miliar untuk hal positif. Yakni, untuk pertebal citra HAM.
"Tapi kalau saya, kami dari Komisi XIII ini melihat, karena ini itu tupoksinya dalam proses membangun citra HAM, mengkoordinasikan HAM, itu lebih harus diperkaya, dipertebal, diperdalam dalam konteks membangun piranti-piranti," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).
Willy mengatakan pihaknya bakal lebih mendalami usulan penambahan anggaran dari Menteri HAM Natalius Pigai itu. Komisi XIII sejatinya sudah menggelar rapat perdana dengan Pigai dan mendengarkan soal penambahan anggaran itu.
"Nah, tinggal bagaimana yang dimaksud oleh Pak Menteri Pigai ini untuk kebutuhan beliau itu apa sih? Itu belum kita dalami. Tadi kan masih taaruf nih. Warming-warming up dikit, colek-colek dikit, baru se-level itu. Nanti kita akan lihat," ujar Willy.
Bagi Willy, soal penambahan anggaran itu bukan soal masuk akal atau tidak. Dia menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo sejatinya tengah menggagas program yang juga berkaitan dengan HAM.
"Apa sih yang enggak berbasis HAM? Pak Prabowo itu mencanangkan makan bergizi itu, itu HAM. Di dalam konstitusi kita, undang-undang dasar kita 20 pesen itu untuk pendidikan itu HAM. Maruar Sirait (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman) membangun rumah untuk rakyat itu, itu HAM," kata Willy. (P-5)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved