Berita Terbaru Komisi XIII DPR RI Hari Ini

DPR Desak Kejagung Usut Tuntas Korupsi Tambang Ilegal PT AKT

ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Bias Layar, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penambangan batu bara tanpa izin yang dioperasikan oleh PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).

Pekerja Rumah Tangga Minim Perlindungan, RUU PPRT Mendesak Disahkan

Pengesahan RUU PPRT penting untuk segera disahkan, karena PRT merupakan salah satu sektor terbesar dalam migrasi tenaga kerja Indonesia.

Kasus ABK Fandi, DPR: Jangan hanya 'Ikan Kecil' yang Dituntut Mati

KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengkritik tuntutan hukuman mati Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) Sea Dragon terkait kasus penyelundupan 2 ton sabu di perairan Tanjung Balai Karimun.

Komisi XIII DPR Sebut Penonaktifan 11 Juta Peserta BPJS Kesehatan PBI Langgar HAM

ANGGOTA Komisi XIII DPR RI Mafirion, mengkritik kebijakan penonaktifan sekitar 11 juta kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI berpotensi melanggar ham

Nenek Saudah, Komnas Perempuan Desak Pemerintah Beri Layanan Pemulihan

Pemulihan bagi Saudah harus mencakup aspek kesehatan, psikologis, hingga jaminan sosial, mengingat status korban sebagai kelompok rentan.

Redenominasi Rupiah, DPR Ingatkan Pentingnya Transisi Bertahap untuk Hindari Risiko

KETUA Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa DPR siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah.

Ketua Komisi XIII: TGPF Harus Jauhi Asumsi dalam Investigasi Kerusuhan Demo Agustus

KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan bahwa Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen, saat ini masih dalam tahap pengumpulan data dan fakta di lapangan.

Anggota Komisi XIII DPR Desak Pemerintah Tertibkan Tambang Ilegal di Papua

ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.

Korban Kekerasan Seksual Belum Dijamin JKN, DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Pendukung

KORBAN kekerasan dan kekerasan seksual hingga saat ini masih belum memperoleh jaminan pasti dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemerintah Diminta Gencarkan Diplomasi ke Singapura soal Pentingnya Tannos Balik ke Indonesia

PEMERINTAH didorong untuk menggencarkan diplomasi ke Singapura perihal pentingnya buronan Paulus Tannos kembali ke Indonesia.

Komisi XIII DPR Kritik Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi Soal Vasektomi dan Militerasi Anak

ANGGOTA Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengkritik kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait vasektomi dan militerasi anak.

Komisi XIII DPR RI Maksimalkan Peran KND dalam Pemenuhan Hak Disabilitas

KND sebagaimana mandat yang diberikan oleh Undang Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan juga peraturan presiden nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Optimistis Revisi UU HAM Dibahas Tahun ini

WAKIL Ketua Komisi XIII sekaligus anggota Badan Legilsasi (Baleg) DPR RI Sugiat Santoso optimistis pihaknya siap membahas revisi UU HAM tahun ini

Pemda di Papua Diminta Konsisten Alokasikan Anggaran Pendidikan Gratis dari Dana Otsus

ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Mandenas mengatakan aspirasi soal pendidikan gratis menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap alokasi dana Otsus.

Dipangkas 2,2 T, Kemenkum Ajukan Tambahan

Eddy menyebut, pihaknya mengajukan rekonstruksi anggaran menjadi Rp3,3 triliun untuk memenuhi kebutuhan prioritas Kemenkum.

Cegah Ada Titipan, Komisi XIII DPR Bakal Cek Daftar Narapidana Penerima Amnesti

KOMISI XIII DPR bakal mencermati daftar 44 ribu narapidana (napi) yang bakal mendapatkan amnesti dari pemerintah. Hal ini untuk cegah napi titipan.

Komisi XIII DPR RI Dorong BNPT Perkuat Nilai Toleransi Beragama

WAKIL Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso mendukung upaya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat nilai toleransi beragama

Komisi XIII DPR Usulkan RUU BPIP dan HAM Masuk Prolegnas Prioritas

KOMISI XIII DPR RI mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) untuk masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas pada 2025.

Yasonna Akui Ada Titipan RUU dari Pemerintah ke DPR

Hal itu diungkapkan Yasonna saat mengikuti rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

Menteri Hukum Supratman Ditugaskan Prabowo Review Seluruh UU

Supratman menuturkan sinkronisasi dan harmonisasi UU peraturan dilakukan guna bisa sampai kepada Indonesia Emas 2045. 

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia