DPR: Presiden Prabowo Harus Fokus Turunkan Tingkat Kemiskinan

ANGGOTA DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah memberikan masukan atau agenda strategis untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik besok, Minggu (20/10).

Said berpandangan pemerintahan Prabowo perlu fokus untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi agenda paling penting bagi setiap pemerintahan. 

Said menjelaskan selama sepuluh tahun terakhir, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih belum progresif. 

Baca juga : Budi Gunawan Akan Diganti Wamenhan Herindra sebagai Kepala BIN, Sinyal Jadi Menteri Prabowo?

“Pada tahun 2014 tingkat kemiskinan mencapai 10,96% pada Maret 2024 penduduk miskin mencapai 9,03 persen, selama 10 tahun tingkat kemiskinan hanya turun 1,93%, apalagi kita juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa,” ujar Said, Sabtu (19/10). 

“Pada tahun 2014 tingkat kesenjangan sosial (rasio) mencapai 0,414 dan pada Maret 2024 di level 0,379 atau turun 0,035,” tambahnya. 

Presiden terpilih Prabowo, lanjut Said, perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja.

Baca juga : Paket Pimpinan DPR Capai Keputusan Final, PDIP: Puan Jadi Ketua

Kemudian, Said meminta Prabowo untuk memberi perhatian besar dalam perbaikan sumber daya manusia, khususnya pada sektor pendidikan. 

Sebab, Said menuturkan sejak mandatori anggaran pendidikan 20% dari belanja negara di tahun 2003 sampai sekarang atau 21 tahun yang lalu, namun mayoritas Angkatan kerja Indonesia sebanyak 149 juta, sebanyak 54% hanya lulusan SMP kebawah.

“Akibatnya kita tidak bisa mengoptimalkan bonus demografi untuk mendorong lompatan perekonomian nasional dari negara berpendepatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas, apalagi menjadi high income country,” tuturnya. 

Baca juga : Tak Terima Dipecat PDIP dan Batal Dilantik, Tia Rahmania Gugat ke Pengadilan

Said juga mengkritisi selama 10 tahun terakhir Indonesia belum bisa keluar dari ketergantungan Impor Pangan dan Energi. 

Padahal keduanya adalah hal pokok yang menyangkut ketahanan dan kemandirian sebuah bangsa dan negara. 

Selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar. 

Baca juga : PDIP Jelaskan Kronologi Tia Rahmania dan Rahmad Batal Jadi Anggota DPR

Ekspor sektor pertanian mencapai 61,4 miliar USD sedangkan impor kita mencapai 98,46 miliar USD Defisit sebesar 37, miliar USD. Dengan kurs Rp15.400 nilai impor hasil pertanian kita mencapai Rp569,8 triliun.

Pada periode 2014-2023 impor migas mencapai angka fantastis, yakni 278,5 miliar USD, dengan kurs Rp15.400/ USD, maka nilai impor migas 9 tahun terakhir mencapai Rp4.288,9 triliun.

“Menghadapi persoalan ini tidak mudah, melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional. Dan hal inilah yang akan menjadi tantangan Presiden Prabowo kedepan,” paparnya. 

“Dan selamat bekerja Presiden Prabowo,” tandas Said. (P-5)