Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR Puan Maharani menekankan setiap kebijakan yang dihasilkan harus selaras dengan pancasila dan UUD 1945. Anggota wakil rakyat sebagai mitra pemerintah harus bersinergi melakukan berbagai tugas-tugasnya.
Puan juga menyebut, Indonesia dapat merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa, ber-bhinneka tunggal ika, dalam begitu banyak keragaman hanya karena memiliki Pancasila sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai jiwa bangsa Indonesia.
"Menjadi tantangan dan tugas kita bersama, khususnya kita, anggota DPR RI dan DPD RI, dalam setiap kebijakan negara yang dihasilkan harus selaras dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, menjaga keutuhan NKRI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat bhinneka tunggal ika,” paparnya.
Baca juga : Puan Jabarkan Tanggung Jawab dan Tugas Anggota DPR, DPD yang Baru
Anggota DPR dan DPD terpilih diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun ketaatan pada hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Sebagai lembaga negara yang juga membentuk UU maka DPR dan DPD berkewajiban menjalankan tugas dan kewenangan yang harus selaras dan taat pada undang-undang.
“Anggota DPR RI dan DPD RI, dalam sumpah jabatannya, juga menyatakan bahwa akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu anggota DPR RI dan DPD RI harus selalu bertemu dengan rakyat di dapilnya, untuk mengetahui berbagai aspirasi bahkan kritik yang disampaikan,” ungkapnya.
Puan berharap dalam kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini dapat memberikan kesempatan kepada anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2024-2029 untuk memperluas cakrawala pandangan mengenai dinamika kebangsaan. Selain itu, wakil rakyat yang akan menentukan kebijakan-kebijakan negara juga diminta ikut memperkuat komitmen kebangsaan.
Puan menjadi pemnina Upacara Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR dan DPD terpilih ini diselenggarakan oleh KPU RI dan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) di Hotel Shangrila, Jakarta, Sabtu (21/9). Kegiatan ini diikuti oleh Anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2024-2029. (S-1)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Agita menyatakan bahwa meski kebijakan teknis tersebut merupakan ranah pemerintah dan Komite I DPD RI, pihaknya tetap menaruh perhatian besar pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin dianugerahi Doctor Honoris Causa (Dr. HC) bidang International Regional Studies dari KMOU.
Kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam
Sultan Baktiar Najamudin menilai pilihan untuk tetap netral merupakan manifestasi nyata dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
Selain RUU Daerah Kepulauan, dalam Sidang Paripurna menjelang masa reses tersebut, DPD RI juga menyoroti progres RUU Pemerintahan Aceh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved