Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Jenderal Partai Amanat Nasioal (PAN) Eddy Soeparno berharap Muhammadiyah dapat memberikan manfaat kepada umat dalam mengelola tambang setelah resmi menerima tawaran izin pengelolaan dari pemerintah. Ia mengingatkan ihwal sikap kehati-hatian dan profesionalisme dalam mengelola tambang.
"Sejak awal di Komisi VII DPR RI saya selalu sampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengelola izin tambang dari pemerintah. Hal itu juga yang kemudian menjadi prinsip Muhammadiyah," kata Eddy lewat keterangan tertulis, Senin (29/7).
Menurutnya, selama ini usaha pertambangan selalu dikaitkan dengan kerusakan lingkungan maupun emisi karbon. Oleh karena itu, pihaknya menaruh harapan kepada Muhmmadiyah untuk mengelola tambang batu bara secara bertanggung jawab serta patuh terhadap kaidah pelestarian lingkungan.
Baca juga : Tetap Ikuti Putusan Muhammadiyah Terima IUP, Meski Kecewa
Ia menyebut, kebermanfaatan untuk ekonomi umat dapat diraih jika Muhammadiyah mengelola tambang dengan memperhatikan aspek good mining practices, aspek lingkungan, serta aspek kebermanfaatan. Sebagai pimpinan Komisi VII DPR RI, Eddy berkomitmen mendampingi Muhammadiyah dalam memastikan mitra yang tepat untuk mengelola tambang.
"Jangan sampai Muhammadiyah nantinya dimanfaatkan pelaku usaha yang tidak bekerja profesional dan justru mencederai reputasi Muhammadiyah ke depannya," terang Eddy.
Senada dengan itu, ia juga mengharapkan pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dapat menjadi role model yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan lingkungan dan memberi manfaat untuk kesejahteraan umat. (Z-3)
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
KETUA Pimpinan Pusat Organisasi Islam Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau masyarakat internasional untuk mengutuk Israel atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Ismail Haniyeh.
Muhammadiyah berkomitmen menjalankan izin tambang sesuai amar makruf nahi munkar secara elegan dan bermartabat sesuai kepribadian Muhammadiyah.
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi dan menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah.
Properti fisika tanah yang penting antara lain distribusi partikel tanah, densitas tanah, kapasitas menahan air, stabilitas tanah, konduktivitas tanah, dan porositas tanah.
Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menegaskan sikap KWI tetap tegas menolak tawaran mengelola tambang atau izin usaha pertambangan (IUP).
Fraksi PKS terkejut atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akhirnya menyetujui mengambil izin konsesi pertambangan yang diberikan pemerintahan Joko Widodo.
Sementara terkait Muhammadiyah, kata Bahlil, dirinya memberi penjelasan secara resmi di Kantor DPP Muhammadiyah. Hal itulah yang kemudian membuat Muhammadiyah memutuskan ikut mengajukan
MESKI dihujani pro dan kontra terkait keputusan untuk menerima tawaran izin tambang, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengelola dengan amanah dengan ahli serta tidak akan nekat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved