Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ulil Abshar Abdalla mengaku dapat perundungan atau bullying dari media sosial (medsos) karena terima izin kelola tambang. Kondisi itu berbeda dengan Muhammadiyah yang belum bersedia menerima izin konsesi tersebut.
"Kalau kita telaah percakapan di media sosial, sekarang ini. PBNU menjadi Bully-an luar biasa mas. Muhammadiyah enak sekarang karena dia belum terima. NU yang sudah terang terang menerima, sekarang di-bully dimana-mana. Logonya diolah," kata Abshar dalam diskusi bertajuk 'Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Kepada Ormas Keagamaan' di rumah Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6).
Abshar mengatakan pihaknya memahami bahwa pemberian izin pengelolaan tambang terus mendapat resistensi. PBNU menerima situasi tersebut.
Baca juga : Izin Usaha Pertambangan PBNU di Kaltim Terbit Pekan Depan
"Jadi kontroversi skrg ini menurut saya adalah sesuatu yg positif, kritik kritik yg diberikan kepada PBNU termasuk kritik kritik yg sangat keras sekali itu bagian dari dinamika sosial politik yg bagi saya sangat baik," ucap dia.
Bagi PBNU, ucap Abshar, kebijakan pemerintah memberikan izin pengelolaan tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sebagai sebuah terobosan. Dia yakin kebijakan ini membawa maslahat.
"Ini policy atau kebijakan trobosan dan saya menganggap ini terobosan yg baik, cukup berani, dan insyaallah akan membawa maslahat yang cukup besar," ujar dia.
Sebelumnya, logo Nahdlatul Ulama (NU) diplesetkan menjadi memiliki kepanjangan 'Ulama Nambang' dan beredar di media sosial. Buntut hal ini, seorang warga Malang yang mengaku sebagai Nahdliyin, Ahmad Baidowi, 41, melaporkan akun X @pasifisstate ke Polres Kabupaten Malang, atas dugaan pelecehan logo tersebut.
MUI dan Syarikat Islam mendukung hilirisasi tambang untuk kesejahteraan rakyat, menekankan tata kelola adil, transparan, dan ramah lingkungan.
Kejagung juga membuka kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut, termasuk penyelenggara negara.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Bareskrim Polri bersama Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek tiga lokasi pengolahan dan penyimpanan pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung.
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia untuk melanjutkan operasional di Tambang Tutupan Selatan
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menghentikan sementara aktivitas penambangan batuan di kawasan Nagari Pasie Nan Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman.
Haedar Nashir berpesan agar UMSU di bawah kepemimpinan yang baru dapat menjalankan Catur Dharma Perguruan Tinggi dengan sebaik mungkin.
Semenjak gencatan senjata, tidak perubahan yang terjadi di Gaza, bahkan pembunuhan oleh tentara Israel masih berlanjut
KETUA PP Muhammadiyah sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhadjir Effendy menyatakan belum mendalami skema soal wacana pemerintah mengenai war tiket haji.
Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), H. Budi Setiawan, S.T., menegaskan bantuan bagi korban bencana harus disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi yang tepat.
KETUA Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa gelar akademik tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai intelektual sejati.
Tantangan masa depan, baik di level lokal, nasional, maupun global, membutuhkan pemikiran yang tajam serta relevan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved