Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
STAF Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Kusnadi memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (19/6). Dia bakal diperiksa soal kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka sekaligus buronan Harun Masiku.
“Jadi, saya memenuhi panggilan,” kata Kusnadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/6)
Kusnadi masih menjadi saksi dalam kasus ini. Dia enggan memberikan keterangan soal isi ponselnya yang disita penyidik.
Baca juga : Akan Hadir Pemeriksaan, Staf Hasto Minta KPK Ganti Penyidik Kasus Harun
“Nanti saja,” ujar Kusnadi.
Koordinator TIm Pembela Demokrasi Indoensia (TPDI) Petrus Salestinus menjelaskan menjelaskan Kusnadi masih dalam kondisi trauma saat menghadiri pemeriksaan hari ini. Dia disebut memaksakan hadir demi memenuhi kewajiban hukum sebagai saksi.
“Dan sebagai buktinya ini, fisiknya, orangnya, dalam keadaan ya kelihatan seperti trauma masih ada, tapi, dia siap memenuhi panggilan itu,” ujar Petrus.
Baca juga : KPK Kembali Panggil Staf Hasto, Kusnadi
Petrus juga enggan memerinci isi ponsel Kusnadi yang disita oleh KPK. Sebab, kebutuhan itu hanya bisa diketahui oleh penyidik.
“Ya itu nanti kita dengar dari penyidik karena mereka yang berkepentingan dengan isi handphone toh,” kata Petrus.
Dalam perkembangan kasus ini, KPK menyita ponsel dan tas Hasto usai diperiksa penyidik. Beberapa hari setelahnya, asisten Hasto, Kusnadi dipanggil KPK, namun, dia mangkir dengan dalih trauma dibentak penyidik.
Baca juga : Penyidik Masih Menganalisa Kasus Harun Masiku dari Ponsel Hasto
"Beliau meminta penjadwalan ulang. Yang bersangkutan berhalangan hadir karena masih trauma dibentak dan merasa dibohongi," ujar Kuasa Hukum Kusnadi, Ronny Talapessy saat dikonfirmasi pada Kamis, 13 Juni 2024.
Ronny belum bisa memastikan waktu pasti pemeriksaan ulang untuk Kusnadi. Terpisah, Pengacara Kusnadi lainnya, Petrus Salestinus menyebut KPK memberikan undangan dadakan.
"Surat panggilan itu mendadak sifatnya," ujar Petrus. (Can/P-5)
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan penyitaan ini dilakukan berdasarkan petunjuk yang dapat memperkuat unsur perkara pidana.
KPK meminta staf Sekretaris Jenderal PDIP, Kusnadi, untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya jika dia menerima ancaman setelah diperiksa terkait Harun Masiku.
KPK memastikan bakal mengusut pihak-pihak yang menyokong akomodasi kehidupan buronan Harun Masiku selama masa pelariannya.
KPK sedang mempertimbangkan penerapan pasal perintangan penyidikan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan stafnya, Kusnadi.
Menurut Petrus, pernyataan Yudi justru seolah mengkerdilkan KPK, lembaga anti rasuah itu dinggap tak berdaya tanpa Rossa dkk
KPK menolak untuk mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap Kusnadi, staf Sekretaris Jenderal PDIP, yang mengaku pernah bertemu dengan buronan Harun Masiku.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved