Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menganggap berkoalisi dengan PDI Perjuangan (PDIP) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 bukan hal tabu. Kerja sama politik itu pernah dilakukan ketika mengusung Joko Widodo (Jokowi) di Wali Kota Solo.
"Kamu cek siapa yang mencalonkan Wali Kota Solo waktu zaman Pak Jokowi, PKS salah satunya bersama PDIP. Jadi bukan hal yang tabu, bukan masalah," kata Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024.
Jazuli mengatakan bahwa PKS tak pernah bermusuhan dengan PDIP. Namun, dia mengakui adanya perbedaan platform.
Baca juga : PDIP Sindir Jokowi Soal Peluang Kaesang Maju Pilgub DKI
"Saya kira PKS tidak pernah bermusuhan dengan partai apapun yang ada di Indonesia ini. Walaupun mungkin platformnya berbeda tapi Pancasila konstitusi semua sudah kita sepakati," ucap Jazuli.
Anggota Komisi I DPR itu menekankan bahwa PKS tak bermasalah berkoalisi dengan partai politik (parpol) manapun. Menurut Jazuli, terpenting sepaham dengan visi partai.
"Artinya bagi PKS yang paling penting kita bisa berkoalisi dengan partai apa saja, di sini yang penting calonnya bisa sepaham dengan visinya PKS dalam melayani rakyat," ujar Jazuli. (Z-8)
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta KPK fokus membenahi IPK yang anjlok jangan malah mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, tidak setuju dengan KPK yang terkesan cawe-cawe dengan urusan internal partai politik.
Kader PDIP Guntur Romli mengkritik KPK yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang.
Bahkan, dia juga mengaku tidak pernah berkeinginan atau sekadar membayangkan untuk menjadi pemimpin ibu kota.
Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024
MK menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Pilkada) 2024, diantaranya Pilkada Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua.
Pada sidang perdana, Rabu (8/1), Anwar Usman tidak dapat ikut bersidang karena dirawat di rumah sakit akibat terjatuh.
Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa sidang tetap akan dilaksanakan oleh tiga panel Hakim Konstitusi.
MK baru menerima sebanyak 152 permohonan, terdiri dari 119 permohonan soal pilkada tingkat kabupaten dan 33 pilkada tingkat kota.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved