Soal Revisi UU TNI dan Polri, Komisi III DPR: Jangan Terlalu Curiga

Anggota DPR Desak Kemendagri dan Kemenhub Evaluasi Regulasi Perlintasan Kereta Usai Kecelakaan Maut di Bekasi

Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.

Legislator Desak Evaluasi Sistem Keselamatan Kereta Usai Tabrakan KRL dan Argo Bromo Anggrek di Bekasi

Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.

Kecelakaan Kereta Bekasi Timur, DPR: Harus Ada Pembenahan Sistem Transportasi

DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.

KPK Dorong Revisi UU Parpol, DPR Singgung Kaderisasi dan Keuangan Partai

Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Kontroversi Usulan KPK: Ketua Umum Parpol Hanya 2 Periode, NasDem Angkat Bicara

Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

DPR Tekankan Pentingnya Percepat Implementasi Ketahanan Energi

penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.

Naskah Akademik Revisi UU TNI Dinilai Krisis Mutu

PENGAJAR Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Gita Putri Damayana menilai revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) menghadapi krisis mendasar dari sisi kualitas penyusunan naskah akademik.

Partisipasi Publik dalam Revisi UU TNI Dinilai sebatas Formalitas

Proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) dinilai tidak hanya bermasalah dari sisi substansi, tetapi juga dari aspek partisipasi publik.

TNI Sambangi Kejagung, Telusuri Dugaan Penunggangan Isu RUU TNI oleh Marcella Santoso

(TNI) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/6), untuk mencari informasi terkait dugaan penunggangan isu Revisi UU TNI oleh advokat Marcella Santoso dalam

Penggugat UU TNI Persoalkan Potensi Pembangkangan Militer Terhadap Otoritas Sipil

Supremasi sipil dalam UU TNI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam situasi jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Turunnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap TNI Dinilai Masih Wajar

SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari  93 persen.

Sidang Perdana, Putri Gus Dur Minta MK Batalkan UU TNI Baru

PUTRI Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Inayah WD Rahman atau dikenal juga sebagai Inayah Wahid, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU TNI.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia