Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan alasan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan putranya yang juga wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dalam rapat kerja nasional (Rakernas) V, di Jakarta.
Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Steering Commitee (SC) Rakernas V, Djarot Saiful Hidayat menegaskan PDIP adalah partai ideologis yang menjunjung tinggi kebenaran dan konstitusi.
Oleh karena itu, kata Djarot, apabila ada kader yang melakukan pelanggaran etika dan konstitusi, maka sudah bukan lagi bagian dari kelurga besar partai berlogo banteng moncong putih.
Baca juga : Presiden Jokowi Dipastikan tak Hadiri Rakernas PDIP
"Karena sudah bertentangan, bukan hanya pada AD/ART partai, melainkan juga pada konstitusi negara,” kata Djarot dalam jumpa pers di arena Rakernas V PDIP, Ancol, Jakarta, Jumat (24/5).
Dalam jumpa pers ini, Djarot didampingi Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Politikus PDIP Masinton Pasaribu, Adian Napitupulu, Deddy Yevri Sitorus, Selly Gantina Andriani, Aryo Seno Bagaskoro.
Oleh sebab itu, kata Djarot, yang diundang dalam Rakernas V PDIP adalah khusus untuk internal partai. Sekalipun mengundang pihak luar, mereka adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki komitmen menjaga demokrasi dan konstitusi.
Baca juga : Jokowi Minta Wartawan Bertanya ke PDIP Mengapa Ia tak Diundang Rakernas
“Yang diundang adalah sahabat-sahabat, para cendekiawan, para akademisi, para civil society, budayawan, masyarakat pro demokrasi yang betul-betul berjuang menegakkan demokrasi yang jujur, adil, yang konstitusional, yang bermartabat,” tukasnya.
Sebagai informasi, Rakernas V PDIP digelar pada 24-26 Mei 2024 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.
Adapun Rakernas kali ini mengusung tema Satyam eva jayate, kebenaran pasti menang dengan subtema Kekuatan kesatuan rakyat, jalan kebenaran yang berjaya. (Sru/P-5)
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2024 dengan menekankan pentingnya semangat kolaborasi antara serikat pekerja dan direksi.
Rakernas ke-4 Partai Amanat Nasional (PAN) akan membahas penerapan kongres PAN serta mengangkat kembali Zulkifli Hasan sebagai ketua umum partai.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menyebut ada sejumlah langkah strategis yang akan diambil partai berlambang matahari terbit itu.
Sejumlah perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan peraturan boling internasional.
PDI Perjuangan mengungkapkan strategi mencegah kader tidak menyimpang dari ideologi partai hingga melanggar konstitusi. Hal itu merespons adanya kader PDIP
Rakernas V PDI Perjuangan merumuskan 17 sikap politik. Rumusan tersebut di antaranya menilai Pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved