Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI III DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mengawasi isu lingkungan hidup, khususnya terkait dugaan praktik mafia tambang. Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsyi, yang dikenal dengan Habib Aboe, menyampaikan bahwa beberapa kelompok masyarakat di Sultra mengeluhkan penerbitan izin tambang.
Habib Aboe menyatakan keinginan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut dengan mengkonfirmasikannya kepada pihak Kepolisian Daerah (Polda). Mereka akan bekerjasama dengan Polda setempat untuk menelusuri apakah ada indikasi kecurangan atau rekayasa dokumen dalam penerbitan Izin Usaha Pengelolaan (IUP) tambang nikel.
Selain itu, Komisi III DPR RI juga akan menyelidiki dugaan pemaksaan penerbitan IUP dan percepatan izin. Habib Aboe juga mengungkapkan bahwa Komisi akan berdiskusi dengan Kejaksaan Tinggi setempat terkait kasus korupsi di lingkungan pertambangan. Kasus menarik yang dibahas adalah terkait dengan permintaan pengadilan kepada Kejaksaan setempat untuk menangkap pelaku lain dalam kasus dugaan korupsi izin tambang Blok Mandiodo Konawe Utara.
"Pelaku lain yang dimaksud adalah eks Direktur Utama Perumda Sultra, La Ode Suryono, yang diduga menerima keuntungan dari hasil tambang ilegal PT Lawu Agung Minning (LAM)," ungkapnya.
Komisi III DPR RI akan mendorong Kejaksaan untuk menindaklanjuti perintah pengadilan tersebut. Mereka berharap agar aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan tegas dan adil demi memastikan sumber daya alam dieksploitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. #MIA (RO/Z-10)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah dinilai perlu diperbaiki secara menyeluruh dan dilakukan riset yang mendalam. Pasalnya, penghiliran komoditas Sumber Daya Alam (SDA)
ANOMALI hilirisasi dengan tingkat kesejahteraan di wilayah penghiliran terjadi mesti segera diteliti dan dipecahkan persoalannya. Pemerintah diminta untuk tidak membiarkan
PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) telah beroperasi selama 56 tahun dan menjadi salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
KEHADIRAN Simbara untuk komoditas nikel dan timah diyakini akan menambah pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa royalti hingga Rp10 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved