Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PDI Perjuangan menyatakan tak khawatir dengan manuver-manuver politik jangka pendek. Hal itu merespons terkait posisi PDIP akan berada di pemerintahan atau oposisi.
Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengemukakan kekhawatiran tak diperlukan jika semua pihak mendahulukan kepentingan nasional. "Kita harus bersabar menunggu perkembangan lanjut dari dinamika politik nasional," tegas Hendrawan kepada Media Indonesia, Minggu (28/4).
"Jika semua pihak mendahulukan kepentingan nasional dalam bingkai konstitusi, kita tak perlu khawatir dengan manuver-manuver politik jangka pendek," tambahnya. Penentuan posisi partainya berada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan akan dibahas dalam rapat kerja nasional (rakernas).
Baca juga : Koalisi atau Oposisi? Sikap Politik PDIP Ditentukan dalam Rakernas Mei Mendatang
Adapun Rakernas PDIP rencananya akan digelar akhir bulan depan, yakni pada 24-26 Mei. "Nanti pada waktunya akan diumumkan oleh Sekjen," tegasnya.
Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Utut Adianto mengaku degdegan saat diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan pada acara halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto sempat menuturkan jika partainya sulit untuk membangun kerja sama dengan PKS dan Demokrat. Sikap politik itu muncul usai melihat seluruh kebijakan dari kedua parpol tersebut.
"Itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded, membangun kerja sama. Ada yang berbeda," ungkap Hasto, Sabtu 25 Juni 2022 silam. (Z-2)
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved