KPU akan Lakukan Konsultasi Aturan Pilkada Bersama DPR dan Kemendagri

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI berencana melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri yang mewakili pemerintah, terkait dua regulasi terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dalam waktu dekat, surat permohonan konsultasi itu akan dikirim KPU dengan sifat mendesak atau penting.

Kedua regulasi yang dimaksud adalah Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Rancangan PKPU tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, jadwal konsultasi itu menjadi kewenangan pimpinan Komisi II DPR RI sepenuhnya. Namun, pihaknya menegaskan bahwa konsultasi dua rancangan PKPU terkait Pilkada 2024 itu penting.

Baca juga : DPR-Pemerintah Setujui Pendaftaran Capres-Cawapres 19-25 Oktober 2023

"Kami sudah sampaikan sifat urgensi dari kedua peraturan yang kemarin kami terapkan uji publik ini segera diundangkan," kata Idham saat dikonfirmasi, Kamis (25/4).

Jika regulasi tersebut belum diundangkan sampai tahapan penyerahan dukungan bakal pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah untuk jalur perseorangan dimulai, Idham menyebut pihaknya bakal menerbitkan peraturan teknis tersendiri. Ia mengatakan, kebijakan tersebut sudah pernah dilakukan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

"KPU di daerah ini akan menerima dukungan bakal pasangan calon perseorangan mulai tanggal 8-12 Mei 2024," jelas Idham.

"Dan di tanggal 5-7 Mei, KPU daerah akan melakukan pengumuman tentang mekanisme tentang jadwal dan mekanisme penyerahan dukungan calon perseorangan untuk pemilihan serentak nasional," tandasnya. (Z-8)