Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RENCANA pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai bentuk silaturahmi di momen lebaran didukung banyak pihak. Kedua tokoh itu dinilai punya peran penting dalam mempersatukan bangsa pasca pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengatakan silaturahmi kedua tokoh itu tidak perlu ada syarat politis. Sebab, urusan negara tidak hanya soal politik saja.
“Urusan bangsa dan negara itu tidak melulu soal politik, gak usah pakai syarat (politis),“ ujarnya Sabtu (13/4).
Baca juga : Tidak Gelar Open House, Rumah Megawati Hanya Dikunjungi Kerabat Terdekat
Menurut Handoko, silaturahmi hanya membutuhkan niat baik dan ketulusan hati. Hal itu pula merupakan budaya bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan kekeluargaan.
Dia menyoroti pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang tidak antusias dengan rencana pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut. Bahkan, Hasto mengatakan Jokowi harus bertemu pengurus ranting PDI Perjuangan sebelum bersilaturahmi dengan Megawati.
"Tidak perlu syarat-syarat politis yang hanya akan mencederai hati rakyat," imbuhnya.
Baca juga : Megawati, Jokowi dan Ganjar akan Hadiri Pembukaan Rakernas PDIP
Lebih lanjut, dia menyebut Presiden Jokowi sebagai negarawan yang memahami hati rakyat. Silaturahmi dengan Ketum PDIP bisa memperkuat persatuan bangsa. Sehingga menolak silaturahmi sama saja melukai hati rakyat.
“Menolak silaturahmi bikin rakyat ilfil," kata dia.(Z-8)
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri tidak hadir ke rumah duka dan pemakaman dari Wakil Presiden (Wapres) RI ke-9 Hamzah Haz
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
PKB tidak keberatan DPA diisi oleh para mantan presiden
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa permintaan Megawati seharusnya dilihat sebagai upaya untuk transparansi dan akuntabilitas, bukan sebagai ancaman.
Yang disampaikan Megawati adalah pesan yang pernah diutarakan kepada presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved