Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLITISI Partai NasDem Ahmad Effendy Choirie menganggap dorongan bagi partai politik (parpol) untuk melakukan rekonsiliasi tidak ada urgensinya. Istilah rekonsiliasi tidak tepat untuk menggambarkan perbedaan politik dalam pemilu yang seyogyanya memang akan terus terjadi dalam negara demokrasi.
"Apa yang perlu direkonsiliasikan? Kita ini bukan konflik ideologis, hanya perbedaan pilihan dalam pilpres dan pileg. Utu biasa dan konsekuensi logis dalam demokrasi," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (12/4).
Gus Choi, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa saat ini tidak ada konflik yang membahayakan negara. Lantas, tidak perlu menggunakan istilah rekonsiliasi untuk perbedaan politik di negara demokrasi.
Baca juga : Rekonsiliasi Membuat Hak Angket tidak Bisa Direalisasikan
"Oposisi, kritik itu bukan berarti konflik yang membahayakan negara. Justru untuk menyelamatkan negara dengan sistem demokrasi harus ada yang bersedia jadi oposisi dan selalu siap memberikan dengan pikiran-pikiran alternatif yang lebih cerdas," jelasnya.
"Yang kalah dalam pilpres harus siap jadi oposisi. Itu sikap yang mulia, terhormat dan sekaligus menyelamatkan demokrasi," tegas Gus Choi.
Meski demikian, dia juga menilai bahwa silaturahmi para elite politik di momen lebaran merupakan hal yang baik. Hal itu merupakan bagian dari budaya dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Akan tetapi tidak bisa diartikan sebagai rekonsiliasi.
Baca juga : Rekonsiliasi Elite Diyakini Terjadi setelah Putusan MK
Politisi NasDem lainnya, Atang Irawan menyebut bahwa rekonsiliasi bukan berarti koalisi. Apalagi semua parpol masih siap menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Rekonsiliasi juga tidak dapat diartikan harus koalisi dalam pemerintahan. Saat ini semua konfigurasi politik pilpres masih fokus pada PHPU di MK dan semua partai masih bersiap menghadapi sengketa pileg di MK, residu dan virus-virus polarisasi dapat diatasi secara baik kedepan," ucapnya.
"Demikian halnya terkait dengan pentingnya evaluasi terhadap pemilu kedepan menjadi tanggung jawab bersama agar lebih kondusif dan demokratis untuk menjaga dan merawat hak-hak konstitusional rakyat," sambungnya.
Baca juga : MK Harus Pertimbangkan Prinsip Demokrasi Jelang Putusan PHPU
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak seluruh partai politik untuk kembali bersatu atau rekonsiliasi ke dalam koalisi pemerintahan ke depan.
Menurut dia, filosofi demokrasi di Indonesia tidak mengenal oposisi karena bangsa ini menganut demokrasi gotong royong. Proses periksa dan timbang (check and balance) dapat dilakukan tanpa oposisi, yakni melalui mekanisme sistem hukum ketatanegaraan yang ada.
"Musyawarah untuk mufakat menjadi ciri khas berdemokrasi di Indonesia. Kita ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong. Ini adalah momentum yang tepat untuk kita semua para elite politik mengakhiri dan menutup celah adu domba sesama anak bangsa atas nama demokrasi, namun mengancam keutuhan bangsa," kata Bamsoet.(Z-8)
Meskipun penggemar masih berharap untuk rekonsiliasi One Direction, Simon Cowell meragukan kemungkinan hal itu terjadi.
Rekonsiliasi yang baik dan benar ialah saat Pemilu sudah selesai yang menang diberi ucapan selamat dan yang kalah memilih oposisi.
POLITIKUS PKB Luluk Nur Hamidah turut memberikan komentar terkait pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto soal ia tak ingin diganggu oleh mereka yang tak ingin diajak kerja sama.
PENDIRI lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menilai jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan oposisi
Kontestasi politik pemilihan presiden yang menguras energi bangsa lebih dari satu tahun harusnya selesai di persidangan MK
Panglima TNI Agus Subiyanto ajak semua elemen bangsa bersatu pasca pemilu
DPW NasDem Sulsesl ajak masyarakat SIgi menangkan AHmad Ali - Abdul Karim
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
NasDem gandeng OJK dan universitas perangi judol dan pinjol di lingkungan kampuas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved