Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto menampik tudingan bahwa partainya ingin merebut kursi ketua DPR RI lewat revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Dia juga menegaskan bahwa tidak ada aturan yang berubah sejauh ini.
“Tidak ada yang berebut. MD3 tidak berubah. Kami tidak mengincar jabatan. Kita mengikuti UU MD3,” kata Airlangga kepada awak media di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (6/4).
Airlangga menuturkan bahwa saat ini Golkar tidak fokus mengurusi kursi ketua DPR. Dia menyampaikan fokus Golkar saat ini mempersiapkan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) nanti.
“Bagi partai Golkar, yang penting di Pilkada nanti, bagaimana kita bisa bekerja untuk masyarakat,” ungkap dia.
Diketahui, Revisi UU No.13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024. Hal ini terungkap dari laman dpr.go.id/uu/prolegnas. Revisi tersebut didaftarkan per Selasa (2/4). Pengusul yang tercatat ialah DPR RI. (Dis/Z-7)
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
DPP Golkar secara konsisten meminta seluruh kader yang duduk di kursi pemerintahan untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Akademi Partai Golkar nantinya melakukan pengkajian-pengkajian untuk memberikan masukan bagi Partai Golkar dalam pemenangan Pemilu 2029.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved