Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT Politik Ray Rangkuti menilai isu pengguliran hak angket yang terkesan ditarik ulur merupakan bagian dari strategi politik. Dia berpendapat ada semacam taktik yang ingin diperlihatkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar pada momentumnya hak angket bisa menjadi jurus pamungkas untuk mengadili kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dianggap sewenang-wenang.
“Saya melihat ada perubahan taktik yang dilakukan PDIP khususnya untuk mendekati hak angket ini. Saya kria tidak sedang terhambat atau menghambatkan diri. Saya kira sedang ditunda. Ada strategi baru untuk membuat presiden tidak nyaman menjadi presiden,” ungkap Ray dalam diskusi ‘Hak Angket Dihambat, Terhambat atau Lolos’ di Jakarta Pusat, Rabu (3/4).
Ray menilai PDIP sengaja menarik dan mengulur pengguliran hak angket agar Presiden Jokowi terus merasa ketar-ketir dan waspada.
Baca juga : Politikus PDIP Ini Sebut Megawati Masih Cari Momentum untuk Instruksikan Hak Angket
“Jadi memang dicicil. Ke Mahkamah Konstitusi (MK) dulu sampai nanti 21 April. Biar presiden tidak nyaman. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak,” ujar Ray.
Bungkamnya Megawati di kala publik ribut menagih hak angket juga dinilai Ray sebagai strategi membaca situasi. Insting dari Ketum PDIP itu sedang digunakan sebaik-baiknya untuk melihat situasi dan menganalisa apa yang akan terjadi ke depan.
Sebelumnya, politisi PDIP Firman Jaya Daeli mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menginstruksikan hak angket. Dia memastikan bahwa partainya itu masih konsisten terkait hak angket.
“Kalau berdasarkan pantauan saya dan beberapa kali mengikuti diskusi internal, PDIP masih konsisten untuk akan menggulirkan hak angket. Tetapi kan politik harus mencari momentum. Supaya nanti bisa memperoleh daya dan efek yang tepat. Terkonsolidasi, efektif dan produktif,” kata dia. (Dis/Z-7)
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
DALAM dunia politik, hubungan persahabatan sering kali menjadi kompleks dan dinamis. Beberapa tokoh politik menunjukkan meskipun ada perbedaan pandangan, persahabatan tetap terjaga.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak setuju dengan dua revisi undang-undang (UU) yang tengah bergulir di DPR yakni RUU Polri dan RUU TNI
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved