Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons soal rencana Prabowo Subianto membentuk koalisi jumbo. Diketahui, rencana pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk merangkul rival politiknya dinilai berpotensi merusak demokrasi.
Menanggapi itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat (Kalbar) Lasarus menuturkan jika dari sisi politik apapun bisa terjadi. "Dari sisi kami di politik apapun bisa terjadi. Selama baik buat rakyat kenapa tidak?" ungkap Lasarus kepada Media Indonesia, Rabu (3/4).
Jika dikaitkan dengan PDIP, Lasarus mengatakan partai banteng moncong putih itu punya sejarah yang baik dalam mengawal demokrasi. Lasarus juga menjamin bahwa partainya akan mengutamakan masyarakat dan tak akan kehilangan identitas sebagai partai wong cilik.
Baca juga : Maruarar Sirait Resmi Dukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming
"Tentu PDIP punya sejarah yang cukup baik dalam mengawal demokrasi. Kami tidak akan kehilangan identitas diri dalam kondisi apapun, pasti kami utamakan masyarakat," tandasnya.
Terpisah, Peneliti Senior Badan Riset Politik dan Inovasi Nasional BRIN Lili Romli menyebut DPR RI akan tumpul jika rencana Prabowo Subianto bentuk koalisi jumbo terealisasi.
"Memang terlihat dengan pertemuan dan rencana beberapa ketua umum partai, presiden terpilih ingin merangkul dan membentuk koalisi jumbo. Mestinya tidak harus merangkul semua partai utama masuk dalam pemerintahan," ungkap Lili kepada Media Indonesia. (Z-2)
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
Pilkada Kota Semarang 2024 diprediksi akan menjadi pertarungan ketat dengan beberapa kandidat yang sudah dikenal oleh calon pemilih.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambut baik tawaran bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya menunggu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran
Anies memastikan bakal memilih pasangan yang memperkuat koalisi. Figur yang dipilih juga dipastikan menjaring dukungan kuat masyarakat.
PDIP berpandangan koalisi politik yang lebih cair di Pilkada ketimbang Pilpres adalah hal yang wajar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved