Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
FENOMENA sedikitnya orang asli Papua dibandingkan dengan nonasli di lembaga legislatif pada provinsi, kabupaten, dan kota terkait kini pada Pemilu 2024 akan berbeda. Ini karena akan hadir banyak anggota legislatif asli Papua.
Hal ini diyakini Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Barat Jongky R.Fonataba. Menurutnya, keraguan masyarakat tentang fenomena pileg 2019 akan terulang kembali pada pileg 2024 saat orang asli Papua akan sedikit di DPR se-Tanah Papua telah ditepis dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Tanah Papua.
Bung Jongky yang juga bagian dari Pansus DPR Provinsi Papua Barat berkaitan Revisi Undang-Undang otonomi khusus Papua menunjuk dalam Undang-Undang Otsus Papua Nomor 2 Tahun 2021 pada Pasal 6 dan 6a Poin (2) telah mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Di situ Jelas sekali tertulis bahwa anggota DPR OAP dari jalur pengangkatan diperoleh dari persentase (satu perempat) jumlah kursi anggota DPR. Contoh di Provinsi Papua Barat Daya total anggota DPR ada 35 orang. Karenanya, jalur pengangkatannya ada sembilan orang dari 1/4 kali 35 anggota DPR.
Sekretaris Demokrat Provinsi Papua Barat Daya yang terpilih dan telah ditetapkan menjadi anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya periode 2024-2029 itu menegaskan bahwa kursi pengangkatan harus orang asli Papua (OAP) yakni Bapa Papua Mama Papua. Suka tidak suka, mau tidak mau semua harus terima karena ini milik OAP yang tak dapat diperjualbelikan kepada non-OAP.
"Jika proses seleksi pengangkatan sudah selesai, kita semua akan bangga bahwa ada banyak anggota DPR orang asli Papua yang duduk di Lembaga terhotmat dan berbicara kepentingan rakyat Papua," ujarnya. Ia berpesan kepada pihak-pihak yang akan menyeleksi OAP yang diangkat menjadi anggota DPR nanti paling tidak harus punya akhlak yang baik, berintegritas, dan tetap dekat dengan masyarakat. (RO/Z-2)
Gubernur Matius Fakhiri menegaskan semangat otonomi daerah harus menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di Papua.
Menteri Maruarar didampingi Billy Mambrasar dan Kepala BPS Amalia Adininggar bertemu masyarakat Papua dan mengajak pengusaha properti muda Papua agar terlibat dalam program nasional itu.
Pelaksanaan TKA SD di Kepulauan Yapen, Papua, berjalan lancar. Kisah murid yang menyeberang laut demi ujian jadi bukti semangat pendidikan hingga pelosok.
Gagasan tentang konektivitas besar di Tanah Papua bukan gagasan lahir tanpa dasar, melainkan bagian dari mata rantai pemikiran para pemimpin Papua dari masa ke masa.
Kemenhut juga akan memediasi kedua perusahaan untuk membahas penataan batas persekutuan atau kemungkinan solusi lain termasuk lahan pengganti.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa temuan ini bermula dari laporan masyarakat Desa Ngutok yang curiga
PEREMPUAN berusia 35 tahun asal Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, ini dinobatkan sebagai lulusan tercepat jenjang Pendidikan Dokter Spesialis di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Kemenag menyalurkan beasiswa afirmasi bagi mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) tahun akademik 2025. Total anggaran beasiswa yang disalurkan sebesar Rp1,2 miliar untuk 47 mahasiswa OAP.
Kegiatan nikah massal difasilitasi dana otonomi khusus yang mencakup pembiayaan busana, rias, cincin, pemberkatan di gereja, hingga resepsi di gedung.
PBHI menemukan sepanjang tahun 2023 pelanggaran HAM di Papua berkaitan dengan kebebasan berkumpul sebanyak 43,9%, dan pelanggaran hak atas rasa aman sebesar 51,2%.
KETUA Pemuda Katolik Komda Papua Barat, Yustina Ogoney memberikan peringatan kepada Bawaslu RI terkait dengan seleksi Bawaslu yang berlangsung di 7 kabupaten se-Papua Barat (3/8).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved