Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT politik Ray Rangkuti mendesak agar para pimpinan fraksi yang mendukung hak angket untuk segera bertemu dan jalin komunikasi. Dia meminta agar fraksi di DPR RI untuk tidak saling tunggu.
Ray mengatakan saat ini masing-masing fraksi di DPR belum terbangun kepercayaan di masing-masing mereka. Hal ini yang membuat pengguliran hak angket mandek dan masih saling tunggu.
“Sebetulnya kalau saya sendiri sekarang, kalau dibaca 4 fraksi ini, PDIP, NasDem, PKB dan PKS, memiliki keinginan yang kuat untuk mendorong hak angket. Tetapi belum bisa mereka bersatu. Karena masih ada semacam gap politik yang bisa saja berdasarkan karena satu logic, mereka berangkat dari dua pasangan yang berbeda,” kata Ray kepada awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3).
Baca juga : Formappi Dukung Rencana Hak Angket DPR soal Kecurangan Pemilu
“Iya, ada soal kepercayaan, trust yang belum terbangun. Karena satu di antara mereka masih ada keraguan. Kalau nanti saya maju, yang lain ninggalin saya. Oleh karena itu, ada trust yang belum terbangun, maka sejak awal saya dorong. Kalau kesulitan bertemu di tingkat ketua umum, kesulitan di tingkat sekjen, setidaknya ketemu di pimpinan fraksi,” tambah dia.
Ray mengatakan saat ini masyarakat menaruh harapan yang besar kepada anggota DPR untuk menggunakan hak angket untuk mengusut berbagai kecurangan di pemilu 2024. Menurut dia, pengusutan melalui Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi tidak akan cukup.
“Mengingat kinerja Bawaslu yang buruk, tidak perlu sampai detik ini ya. Pada 29 Desember 2023 lalu, saya mengatakan ini pemilu paling buruk dalam sejarah reformasi kita. Selain itu, berbagai persoalan yang saya temukan, baik itu terkait pilpres maupun pileg, yang baru saja kita lalui ini lalu diserahkan ke Bawaslu, saya punya keyakinan ini tidak akan selesai,” ujarnya.
Ray juga mencontohkan soal kasus dugaan pelanggaran terkait dua jari yang disodorkan dari balik mobil kepresidenan yang sampai saat ini tidak tahu apa keputusannya. Ray mengatakan hak angket bisa menjadi solusi dan harapan untuk mengusut semua pelanggaran baik yang dilakukan dengan terang benderang maupun yang secara samar-samar. (Dis/Z-7)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
PKB dorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka ketuai pansus angket haji
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Pembentukan Pansus Hak Angket mengacu pada hasil Timwas Haji DPR di Mekkah, Arab Saudi. Tujuannya, mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKS Wisnu Wijaya Adi Putra menyetujui usulan hak angket pengawasan haji.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved