Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus membongkar dugaan operasi senyap yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk menaikkan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Perolehan suara PSI yang menanjak drastis dalam beberapa waktu terakhir diduga sebagai upaya meloloskan partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, ke parlemen pada pemilu kali ini.
"Rumor adanya operasi senyap yang akan meloloskan partai politik tertentu ke Senayan patut diantisipasi. Setidaknya kenaikan signifikan itu harus ditelusuri apakah terkait dengan adanya operasi senyap tersebut," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, Minggu (3/3).
KPU dan Bawaslu, kata dia, mestinya dapat mendeteksi hal tersebut. Pasalnya, jika operasi senyap benar adanya, itu tentu betul-betul mencederai demokrasi.
Baca juga : Lonjakan Suara PSI tidak Masuk Akal, Hak Angket harus Digunakan
"Mereka sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak," ujar Jamiluddin.
Ia mengatakan KPU dan Bawaslu mesti cepat menjawab polemik suara PSI tersebut. Penyelenggara pemilu makin dipertanyakan legitimasinya bila tak bersikap.
"Kalau KPU dan Bawaslu tidak dapat menjelaskan dan mengatasi hal itu, maka wajar kalau anak bangsa akan mempertanyakan legitimasi hasil Pileg dan Pilpres. Karena itu, KPU dan Bawaslu sebaiknya dibubarkan saja," ucap Jamiluddin.
Baca juga : Sivitas Akademika Unsoed Desak Jokowi Utamakan Kepentingan Negara
Perolehan suara PSI naik signifikan berdasarkan data real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). PSI memperoleh 2.403.030 suara atau sudah tembus 3,13 persen berdasarkan data per 3 Maret 2024, pukul 09.00 WIB.
Data yang masuk baru sebesar 65,79% dan dihimpun dari 541.637 tempat pemungutan suara (TPS) dari total 823.236 TPS.
Di sisi lain, pada data dari hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei, suara PSI tidak mencapai 3%.
Ketum PSI Kaesang Pangarep mengaku akan lebih fokus menemani istri yang sedang mengambil program studi S2 dibandingkan terjun langsung jadi calon kepala daerah di Pilkada 2024.
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi mendukung Ketua DPC PDIP Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai calon Wali Kota Bekasi pada pilkada serentak 2024.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep belum menentukan untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah atau Jakarta
Kaesang Pangarep mengatakan angka survei soal elektabiltas jadi evaluasi timnya sebelum memutuskan untuk maju di pilkada Jawa Tengah atau Jakarta.
KETUA Umum PSI Kaesang Pangarep menegaskan bakal berseberangan dengan Partai Golkar di Pilkada Banten 2024.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep pada Kamis (11/7) sore di DPP Partai Golkar.
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved