Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Nasional Disabilitas (KND) mendapatkan kunjungan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Jumat, 1 Maret 2024. Kunjungan ini merupakan bagian dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan yang Fair (Fair Trial) bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum untuk Angkatan Ketiga dan Keempat. Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian pendidikan dan pelatihan (diklat) tersebut yang berlangsung sejak 20 Februari 2024 lalu dan akan berakhir di 4 Maret 2024.
Ketua KND, Dante Rigmalia, menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Republik Indonesia yang telah melibatkan KND dalam diklat yang diselenggarakan di Gedung Aneka Bhakti Cawang Kencana. Hal ini sangat membantu KND dalam upaya melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya dalam mengeliminir stigma dan diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas termasuk dalam menjalani proses hukum.
Dante juga menyampaikan bahwa KND terbuka untuk melakukan kolaborasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya membangun peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
Baca juga : Dante Rigmalia Penyandang Multi-Disabilitas yang Menjabat Menjadi Ketua KND
Dalam kegiatan ini, Komisioner KND secara bergantian menyampaikan materi kepada 69 peserta yang mengikuti diklat tersebut. Komisioner Jonna Aman Damanik menyampaikan materi perspektif disabilitas sensorik netra, Komisioner Rachmita Maun Harahap menyampaikan materi perspektif disabilitas sensorik rungu/tuli dan disabilitas wicara, Komisioner sekaligus Ketua KND menyampaikan materi perspektif disabilitas intelektual, mental, dan disabilitas ganda, Komisioner Fatimah Asri Mutmainnah menyampaikan materi perspektif disabilitas fisik. Komisioner Kikin Tarigan menyampaikan timeline mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Ibu Nesli Tamba, S.H., M.H selaku Kasubbid Akademis Diklat Teknis Fungsional, Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyampaikan apresiasinya atas dukungan KND dalam memberikan kesempatan kepada para peserta untuk berkunjung dan belajar bersama dengan tim KND. Para peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan pilot project dalam mendampingi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sehingga para peserta juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terkait kurikulum yang digunakan.
“Harapan kami, melalui diklat ini para jaksa yang memiliki masalah atau kasus tertentu mendapatkan akses informasi terkait para profesional yang akan membantu menangani perkara disabilitas yang berhadapan dengan hukum,” kata Nesli.
Baca juga : Komnas Disabilitas Minta Hak Politik Penyandang Disabilitas Dapat Dipenuhi
Peserta diberikan juga pemahaman mengenai akomodasi yang layak, aksesibilitas dan partisipasi bermakna penyandang disabilitas.
“Bila Bapak dan Ibu para jaksa sekalian ada kesulitan yang dialami, bisa berdiskusi dengan para penyandang disabilitas yang berada di wilayah kerja Bapak dan Ibu untuk mendapatkan perspektif tentang disabilitasnya”, ucap Komisioner Jonna Aman Damanik.
Ibu Rachmita menegaskan pentingnya etika dalam berinteraksi dengan disabilitas rungu/Tuli dan beliau meminta tiga orang peserta dan mempraktikkan langsung cara berinteraksinya. Sementara Ibu Fatimah Asri Mutmainnah memberikan penegasan bahwa penyandang disabilitas memiliki kebutuhan dan kondisi disabilitas fisiknya memengaruhi interaksinya dan aksesnya terhadap lingkungan termasuk di lingkungan penyelenggara hukum.
Baca juga : Komnas Disabilitas dan Penyedia Beasiswa untuk Penyandang Disabilitas Gelar FGD
Ricard Simanjuntak, salah satu peserta, menyampaikan kesannya bahwa kegiatan kunjungan ke KND memberikan perspektif baru.
“Kegiatan ini telah memberikan kesadaran bahwa interaksi dengan penyandang disabilitas membantu mengikis stigma dan memberikan pemahaman baru mengenai disabilitas. Ini juga mendorong kami untuk menyediakan akses dan fasilitas yang baik di kejaksaan,” kata Ricard. (S-1)
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
Betapa kekuasaan saat itu telah menjadikan hukum sebagai alat untuk menindas lawan politik.
Polres Sukabumi digugat ke praperadilan
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Pemerintah juga memberikan insentif berupa penghargaan publikasi untuk kinerja yang baik dalam pengelolaan sampah plastik.
KPK menyepakati pertimbangan hakim yang menyebut kebebasan Gazalba bisa membuat kekacauan persidangan tipikor di Indonesia.
National Moot Court Competition Piala Bergilir Rudyono Darsono 2024 (NMCCRD 2024) merupakan salah satu rangkaian acara Dies Natalies Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Keberadaan amicus curiae sangat dijamin dan dilindungi di dalam sistem konstitusi Indonesia dan di dalam sistem kehakiman dan peradilan Indonesia.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan bahwa integritas yang dimiliki hakim merupakan penjaga kokohnya persatuan bangsa.
Masalah utamanya bukan sekadar pada peradilan koneksitas. Yang menjadi problem utama adalah besarnya keraguan publik bahwa peradilan militer.
KOMISI Yudisial (KY) mengaku terus memantau dan mengawal proses peradilan Ferdy Sambo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved