Berita Terbaru Peradilan Hari Ini

Pengawasan Bukan Campur Tangan, Mengurai Kerancuan Konseptual dalam Debat Independensi Peradilan

Banyak tuduhan bahwa DPR mencampuri proses hukum. Artikel ini membedah perbedaan mendasar antara pengawasan konstitusional dan 'political trial' berdasarkan teori hukum global

UU Mahkamah Agung Digugat, Anggaran Peradilan di Bawah Pemerintah Dipersoalkan

SIDANG gugatan terkait ketiadaan aturan mengenai kemandirian anggaran lembaga peradilan dalam UU MA digugat ke MK

Tunjangan Jumbo, Integritas Mini: Korupsi di Peradilan Nihil Efek Jera

Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.

Ketua MA Tegaskan tak Ada Toleransi bagi Koruptor, Pengawasan Hakim akan Dievaluasi

MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan. 

Pakar Hukum: Anggaran Elemen Kunci Independensi Peradilan

Pakar menyoroti praktik penganggaran MA dan Mahkamah Konstitusi MK yang hingga kini masih harus melalui proses negosiasi dan penelaahan substansi oleh Kementerian Keuangan.

124 Hakim Diusulkan KY Diberi Sanksi

510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.

Integritas Hukum Rapuh, KPK Mesti Putus Rantai Korupsi Peradilan

Keterlibatan aktor kunci dalam sistem peradilan secara otomatis meruntuhkan kepercayaan publik. 

Gaji Hakim Naik 280 Persen, Peradilan Harus Bersih dari Korupsi

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Abdullah mendukung Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Itu dapat memperkuat integritas aparat peradilan agar bersih dari korupsi

Tom Lembong Manfaatkan Abolisi untuk Perbaiki Sistem Peradilan

Tom Lembong melaporkan majelis hakim yang menghukumnya 4,5 tahun di kasus korupsi impor gula ke KY hingga Mahkamah Agung (MA).

PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM

PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM

Pemerintah Meyakini Kenaikan Gaji Hakim Tekan Korupsi

Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.

Hakim Naik Gaji, NasDem Harap tak Ada Lagi Jual Beli Putusan yang Coreng Keadilan

ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim.

 4 Hakim Tersangka Suap, Presiden Diminta Turun Tangan Benahi Reformasi Peradilan

EMPAT hakim dan satu panitera yang terjerat dugaan suap menandakan belum tuntasnya agenda reformasi peradilan. Presiden Prabowo Subianto pun harus turun tangan membenahi masalah tersebut.

Ketua PN Jaksel dan 3 Hakim Tersangka Kasus Suap, DPR: Kalau Butuh Anggaran Reformasi Kita Berikan

ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengaku prihatin melihat kasus suap yang menjerat Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dan tiga hakim terkait putusan lepas

Arahan Presiden kepada Hakim Ancam Independensi Peradilan

Arahan Prabowo kepada para hakim untuk memberikan 'back-up' ke pemerintah merupakan bentuk intervensi langsung yang mencederai prinsip check and balances.

Koalisi Masyarakat Sipil Minta KUHAP Direvisi Total, Ini Alasannya

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) meminta KUHAP yang saat ini berlaku direvisi total.

DPR: Jangan Ada Moral Hazard di Lembaga Peradilan

Agar para hakim tidak melakukan moral hazard atau mencederai moral saat menjatuhkan putusan.

Vonis Ringan Harvey Moeis Tambah Kelam Muruah Peradilan

Yonathan mengatakan praktik rasuah sudah terjadi di semua lembaga dari level atas sampai bawah. Mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif

Sunarto Minta Pimpinan Peradilan Hidup Sederhana

Sunarto menghimbau agar hakim agung tak perlu mendapat perlakuan eksklusif saat kunker ke daerah, tidak diberi oleh-oleh hingga tidak dibukakan ruang VIP di bandara.

Ketua MPR Soroti Tunggakan Perkara di MA capai 31 Ribu

Muzani mengapresiasi MA yang menerapkan pengadilan elektronik di 923 pengadilan di seluruh Indonesia untuk semua jenis pengadilan dan semua jenis perkara. 

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia