Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkap pihaknya menerima 1.271 laporan dugaan pelanggaran terkait Pemilu 2024. Di samping itu, ada juga 650 temuan dari jajaran pengawas Bawaslu.
Dugaan pelanggaran itu meliputi pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, kode etik penyelenggara pemilu, dan hukum lainnya. Dari angka itu, hanya 480 laporan yang diregistrasi.
"541 temuan (diregistrasi). Masih ada 104 temuan yang belum teregistrasi," ujarnya di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).
Baca juga : Jokowi Minta Kecurangan Lapor ke Bawaslu dan MK, Anies: Ya Memang Begitu
Dari laporan dan temuan yang diregistrasi, Bagja mengatakan 479 di antaranya dikategorikan sebagai pelanggaran, sedangkan 324 sisanya bukan pelanggaran. Adapun jenis pelanggaran terbanyak adalah 125 pelanggaran hukum lainnya.
"69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu," paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Bawaslu RI Herywn JH Malonda menjelaskan tren pelanggaran hukum lainnya terkait dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN) maupun kepala daerah. Kasus-kasus tersebut sudah diserahkan Bawaslu kepada instansi yang berwenang memberikan hukuman bagi aparatur negara.
Baca juga : Penyelenggara Pemilu Dinilai tak Terlalu Bisa Diharapkan, Masyarakat Diminta Aktif Kawal Pemilu
Adapun Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo mengatakan jumlah perkara pidana pemilu yang naik sampai ke tahap II atau pelimpahan ke kejaksaan pada 2024 menurun dibanding Pemilu 2019. Pada 2019, ada 314 kasus yang sampai ke tahap II.
Sementara itu, ada 16 perkara pada Pemilu 2024 yang masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian. 12 perkara dihentikan, dan 37 perkara sudah mencapai tahap II dan sudah sampai pembacaan vonis maupun berkekuatan hukum tetap.
"Kami gambarkan bahwa pada saat ini penanganan perkara yang ditangani baik Bawaslu atau kepolisian sampai penyidikan, ini angka yang cukup drastis turun," tandasnya. (Z-5)
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Salinan amar putusan ini merupakan dasar untuk mengajukan secara tertulis proses pemberhentian yang bersangkutan
Bawaslu menanggapi penilaian Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penanganan pelanggaran pemilu dalam putusan sengketa hasil Pilpres 2024 yang dinilai terkesan formalistik
Penanganan dugaan tindak pidana pemilu penggunaan hak pilih orang lain yang terjadi di desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, sampai pada tahapan penerusan kepada polisi.
Presiden-Wakil Presiden 2024 telah menyerahkan dokumen kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (16/4). Dokumen itu dinilai memiliki peran yang vital
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memutuskan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)
Bawaslu bakal mengecek alat bukti tambahan yang diserahkan tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved