Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI Golkar Ridwan Kamil dan Partai NasDem Ahmad Sahroni menjadi viral di sosial media beberapa waktu belakangan. Kedua politisi tersebut muncul karena diisukan menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 nanti.
Bukan hanya RK dan Sahroni, nama Ahmad Zaki Iskandar yang satu partai dengan RK juga berencana menjadi orang nomor satu di Jakarta.
Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farhan menilai meskipun baru 3 nama dari dua partai politik yang sudah muncul ke publik, Pilkada 2024 sangat bergantung hasil Pilpres dan Pileg.
Baca juga : Soal Baliho, RK dan Sahroni Kompak 'Menyala Abangku'
"3 besar parpol yang punya kursi teratas paling engga ada PDI, PKS dan Gerindra kemudian disusul Golkar. Empat partai itulah yang kemungkinan menjadi poros utamanya. Saya kira prediksinya tetap ya sekitar 3 pasang calon yang akan bertarung nanti," ujarnya kepada awak media, Senin (26/2).
Tidak hanya itu, Yusak juga mengatakan pertarungan di Pilgub DKI akan kompetitif. Hal itu tergantung siapa saja lawan dari nama-nama bacagub yang sekarang tengah ramai di masyarakat.
"Khusus DKI jakarta ya tergantung nanti lawannya siapa, kalau lawannya dapat yang seimbang katakanlah pak Anies maju lagi ataupun misalnya PDIP mengusung bu Risma, tentu pertarungan akan sangat kompetitif sekali ya," jelasnya.
Baca juga : Angka Partisipasi Pemilu 2019 di DKI Meningkat dari Pilkada 2017
Dirinya juga mengomentari dua kader partai Golkar yang sudah menampakkan diri di publik sebagai bacagub DKI 2024. Ia mengatakan, meskipun popularitas RK lebih besar diatas Zaki, namun Ahmad Zaki yang saat ini menjadi ketua DPD Golkar Jakarta memiliki kendali struktur kepartaian.
"Tapi pada akhirnya partai Golkar saya kira tidak bisa mengabaikan faktor popularitas dan faktor elektabilitas," jelasnya.
"Jadi medan pertempuran elektoralnya lebih ditentukan oleh sejauh mana citra kandidat itu bisa menarik pemilih, bukan mesin struktur partai partai pendukungnya," pungkasnya. (Z-8)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved