Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan dukungan terhadap ide pengguliran hak angket di DPR RI. Ia menganggapnya sebagai jalur yang penting untuk mempercepat pengusutan terkait pelaksanaan Pemilu 2024.
"Hak-hak konstitusional itu jalan yang mau kita tempuh, sayang sekali kalau itu diabaikan. Sayang 1.000 kali sayang," kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jumat (23/2).
Surya Paloh menekankan bahwa hak konstitusional ini tidak hanya muncul dari partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD PDI Perjuangan. Hak ini melainkan juga mendapat dorongan dari media massa yang berperan dalam mewujudkan pelaksanaan hak angket.
Baca juga : Koalisi Perubahan Solid Dukung Angket
Sebagai jurnalis, Surya Paloh mengapresiasi gagasan tersebut sebagai bagian dari hak konstitusional yang ada di Indonesia, menganggapnya sebagai ide yang sangat penting dan sesuai dengan pemahaman bersama. Ia menegaskan komitmennya untuk menjalani proses ini sesuai dengan jalur konstitusional, sejalan dengan semangat demokrasi di negara ini.
"Kita komitmen kepada apa yang menjadi pemahaman soal fungsi, peran, hak, dan kewajiban kita sebagai warga negara," papar dia.
Inisiatif untuk menggulirkan hak angket di DPR berasal dari partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD PDI Perjuangan, seperti yang diungkapkan dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada 15 Februari 2024. Hak angket sendiri adalah hak yang diberikan kepada DPR untuk melakukan penyelidikan terkait pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan negara, dan diduga melanggar peraturan perundang-undangan. (Z-10)
DPW NasDem Sulsesl ajak masyarakat SIgi menangkan AHmad Ali - Abdul Karim
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
NasDem gandeng OJK dan universitas perangi judol dan pinjol di lingkungan kampuas
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
PKB dorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka ketuai pansus angket haji
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Pembentukan Pansus Hak Angket mengacu pada hasil Timwas Haji DPR di Mekkah, Arab Saudi. Tujuannya, mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKS Wisnu Wijaya Adi Putra menyetujui usulan hak angket pengawasan haji.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved