Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung, Basuki Suhardiman mengatakan audit forensik Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) perlu dilakukan untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap indikasi kecurangan pada Pemilu 2024. Menurutnya, audit dilakukan untuk melihat kesesuaian proses dengan apa yang dikerjakan.
"Apakah prosedurnya sudah dipatuhi, atau ada kelemahan-kelemahan lain, atau ada sesuatu yang tidak sesuai. Terutama untuk menjawab pertanyaan orang-orang, apakah ini rekayasa atau apakah ada kelemahan dari sebuah sistem. Kalaupun ada kelemahan apakah itu signifikan atau tidak," kata Basuki saat dihubungi, Senin (19/2).
Basuki menekankan, perlu assessment mendalam terhadap Sirekap bila ada kejadian perbedaan data yang direkam dalam sistem itu dengan data Formulir C1 di TPS. Menurutnya, assessment itu bisa dilakukan pihak berwenang dan ahli independen.
Baca juga : Sirekap KPU Ngadat, Rekapitulasi Suara Pemilu di Gresik Molor
Menurutnya, proses penghitungan suara yang menggunakan teknologi harus disiapkan secara matang agar kesalahan serupa tidak terulang.
"KPU transparan saja, kan berbicara teknis itu lebih clear, lebih terukur, kemudian ada prosedur, ada UU pemilu, ada PKPU yang bisa jadi pedoman," jelasnya. (Z-8)
Baca juga : Ini Alasan KPU Hentikan Proses Rekapitulasi Suara Manual di Kecamatan
Rapat dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, yang dalam sambutannya menyampaikan motivasi dan apresiasi kepada jajaran KPU Kabupaten/Kota.
Hingga saat ini seluruh Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono masih menunggu keseluruhan hasil rekapitulasi.
Menurutnya hal itu dikarenakan kekgalalan sistem tersebut dalam Pilpres sebelumnya. Salah satu isu mendasar adalah keluhan dari masyarakat terkait ketidakakuratan data yang ditampilkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
KPU membantah dalil Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait perpindahan suara ke Partai Garuda di daerah pemilihan Jawa Barat
MK menyoroti pemecatan 13 panitia pemilihan distrik (PPD) di Papua Tengah pada Pemilu 2024. Pemecatan itu disebut karena ada tindakan menghambat proses rekapitulasi suara
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved