Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIM Nasional (Timnas) pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) sudah mengantongi bukti penggelembungan suara yang masuk ke sistem IT Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Dalam beberapa jam terakhir ada sekitar 335 laporan dari berbagai TPS yang coba kita lihat di website KPU, ternyata dari 335 yang kita buka itu memang terdapat perbedaan, antara angka yang ada di dalam tabulasi dengan dokumen pendukung berupa formulir C1 itu yang di-upload di website tersebut," kata Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Amin Subekti, melalui keterangan tertulis, Jumat (16/2).
Sebanyak 335 laporan itu tersebar di 181 kota dan 36 provinsi. Terdapat perbedaan angka di Formulir C1 dan tabel di website KPU.
Baca juga : Nomor WhatsApp Pengaduan Kecurangan Pemilu Terblokir, Tim Kuasa Hukum AMIN Akan Usut
Dari 335 laporan itu terdapat penggelembungan suara untuk semua paslon. Akan tetapi, lanjut dia, proporsi penggelembungannya berbedap-beda. Misalnya, pasangan AMIN mendapatkan tambahan suara 19,6%, paslon 02, 65%, dan paslon 03, 15,4% di atas Formulir C1.
"Ini yang kami temukan di website (KPU). Saya kira ini membuktikan bahwa apa yang dibicarakan masyarakat memang terjadi," ujar Amin.
Timnas AMIN, kata dia, melakukan riset setelah melihat dinamika yang berkembang di masyarakat. Laporan melalui media sosial maupun WhatsApp tentang adanya perbedaan angka di Form C1 dan website KPU terus meningkat.
Baca juga : Kecurangan di Mana-Mana
"Kami melakukan pendalaman (masukan dari masyarakat baik melalui media sosial maupun whatsapp) apakah ini sesuatu yang terjadi (perbedaan angka seperti yang dikeluhkan masyarakat). Kami buka apa yang di website KPU, lalu mencoba memeriksa dalam beberapa jam terakhir," kata Amin. (Z-3)
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
KUASA hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Patra M Zen menilai kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor kliennya itu harus segera diselesaikan melalui Dewan Pers.
POTENSI kecurangan saat penyelenggaraan Pilkada 2024 diprediksi lebih marak terjadi ketimbang pada Pemilu 2024 lalu.
KPU bakal memperkuat kepemimpinan penyelenggara daerah, guna menghindari adanya kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi saat pilpres tak terulang di pilkada.
Residu dugaan kecurangan-kecurangan pilpres belum sepenuhnya hilang
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved