JK Ingatkan Aparat Jangan Curi Suara Rakyat

WAKIL Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengingatkan seluruh aparatur negara, terutama TNI dan Polri hingga kepala desa, agar bersikap netral pada pemilu 2024 dan tidak melakukan aksi kecurangan seperti mencuri suara rakyat. Hal ini disampaikan JK usai menerima kunjungan silaturahmi dari sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di kediamannya Jalan Brawijaya Nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 7 Februari 2024.

"Kita dukung aparat negara, polisi, tentara, kepala desa agar kembali ke hati nurani. Jangan coba-coba mencuri hati nurani rakyat. Karena suara ini dari hati nuraninya," kata JK.

"Jangan ada yang mencuri. Bukan suaranya Prabowo, Anies, Ganjar dicuri, bukan. Tapi suara rakyat yang dicuri kalau tak sesuai hati nurani. Karena itu gerakan ini menyampaikan itu," lanjut JK.

Baca juga : Suara Purnawirawan TNI Pengaruhi Pemenangan Pemilu 2024

Lebih lanjut, di sisa masa kampanye, JK mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga pemilu dari kecurangan. Dengan demikian, hasil dari proses penyelenggaraan pemilu ini bisa diterima oleh semua pihak.

"Dengan pemilu yang bersih dapat memilih pemimpin yang bersih. Kalau prosesnya salah, pemimpin yang dipilih juga salah. Jadi kita lakukan proses yang bersih untuk sekarang dan masa akan datang," tandasnya.

Kritik bansos Jokowi

Pada kesempatan yang sama, JK juga mengkritik bansos yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Menurutnya, yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi membagikan bansos di tempat umum merupakan hal yang melanggar aturan. Alasan JK, bansos harus diberikan kepada masyarakat yang berhak berdasarkan pendataan bukan secara random di jalan atau pasar.

Baca juga : Jokowi Tegaskan tidak Ikut Kampanye, Cak Imin: Buktikan

"Memberikan bansos dalam keadaan rakyat susah itu benar, tetapi caranya harus benar jangan dikasih di pinggir jalan, pasar, dan tempat umum. Aturan yang benar bansos diberikan sesuai nama alamat yang terdata. Untuk itu, bansos yang membagikan ialah kepala desa atau camat. Kalau yang dilakukan selama ini belum tentu yang menerima itu orang yang butuh," ungkap JK.

Selain mengkritik terkait metode pembagian bansos, JK jmenganggap waktu pemberian sebelum pemilu sangat penuh muatan politis. "Timing-nya juga harus benar. Kenapa harus dipaksakan sebelum tanggal 14 (Februari 2024) kenapa tidak tanggal 20 (Februari 2024) saja," ujar JK.

GNB merupakan gerakan yang dimotori oleh tokoh bangsa yang bertujuan mengawal pemilu agar berlangsung dengan bersih, transparan, jujur, serta bebas dari berbagai kecurangan dan tekanan. Harapannya, ini menghasilkan pemilu berkualitas dan bermartabat yang menjadi modal kelangsungan pembangunan Indonesia ke depan.

Baca juga : Jokowi Tegaskan soal Netralitas Jelang Pemungutan Suara Pemilu 2024

Ada pun tokoh-tokoh GNB yang hadir di kediaman JK ialah istri presiden keempat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sinta Nuriyah Abdurrahman beserta putrinya Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid. Kemudian Uskup Agung Jakarta Kardinal Mgr Ignatius Suharyo, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom, mantan dubes Makarim Wibisono, dan rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komarudin Hidayat. (Z-2)