Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOALISI Pegiat HAM Yogyakarta kirim kaca pembesar ke Istana Presiden. Kaca pembesar itu dikirim untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mensesneg Pratikno, dan Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana.
"Kaca pembesar untuk Presiden Joko Widodo kami beri nama Bangkotan (akronim dari Bapak Konflik Kepentingan), untuk Mensesneg Pratikno kami beri nama Operator (Operator Nepotisme) dan untuk Koordinator Stafsus Presiden kami beri nama Busuk," kata Tri Wahyu, Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta di depan Kantor Pos Besar Kota Yogyakarta, Selasa (6/2).
Kaca pembesar itu memiliki arti agat dapat dipakai untuk memperjelas penglihatan pejabat istana atas kongkalikong di istana untuk kepentingan elektoral di Pemilu 2024.
Baca juga : Bertemu Presiden Jokowi, Mahfud MD Resmi Ajukan Surat Pengunduran Diri
"Kami sampaikan untuk menjaga mandat reformasi dengan menolak keras dinasti nepotisme Jokowi yang Membawa Indonesia kembali mundur situasi kondisi demokrasi sebelum reformasi," papar dia.
Pernyataan tersebut didasari makin banyak gerakan moral dari Guru Besar dan civitas akademika lintas kampus di Indonesia yang kritisi situasi pemerintahan yang makin tidak demokratis dan beretika. Istana bahkan sempat menyebut aksi para civitas akademika itu sebagai gerakan partisan dan untuk kepentingan elektoral.
Tri Wahyu mengatakan Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta mengecam keras pernyataan Ari Dwipayana yang melupakan akar sebagai akademisi sekaligus pernah aktif di salah satu NGO di Yogyakarta.
Baca juga : Indeks Persepsi Korupsi Stagnan, Ini Kata Istana
(Z-9)
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak segala pembahasan revisi UU TNI dan revisi UU Polri. Terdapat sejumlah masalah krusial yang membahayakan HAM
Masyarakat sipil mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberi atensi serius atas kasus penembakan pembela hak asasi manusia (HAM) Yan Christian Warinussy.
Laporan HRW mengungkapkan kelompok bersenjata yang dipimpin Hamas melakukan "banyak kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan" pada 7 Oktober.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Generasi muda harus berani menjadi diri mereka sendiri dan bersinar dengan cara masing-masing karena kita semuanya berharga.
Misi utamanya, pendidikan vokasi harus berkontribusi terkait perkembangan ekonomi di daerah.
Yogyakarta dan Solo punya historis yang cukup panjang dalam perjalanan sepak bola di Indonesia.
Workshop ini digelar untuk membangun pemahaman masyarakat terkait pengelolaan keuangan secara bijak dalam keseharian.
Yogyakarta jadi lokasi turnamen karena dianggap sebagai barometer sepak bola putri di Tanah Air.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved