Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MARAKNYA pejabat pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang mendukung calon tertentu di pemilu atau Pilpres 2024 mulai memasuki level mengkhawatirkan. Sejumlah pihak bahkan menilai Pilpres 2024 berpotensi terjadi kecurangan.
Pengamat politik Prof Lili Romli mengatakan bahwa pejabat negara seharusnya menjadi pelopor netralitas pemilu. Dukungan terhadap calon tertentu harus tetap pada batas etika dan norma dalam negara demokrasi. Apalagi sampai memanfaatkan fasilitas negara yang merupakan milik rakyat.
"Pejabat negara baik di pusat maupun daerah harusnya netral. Itu harus jadi pegangan. Jika itu dilanggar, mestinya Presiden sebagai pemimpin tertinggi menegurnya, jangan membiarkannya seolah-olah itu hal yang wajar," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (16/1).
Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud Perkarakan Netralitas ASN ke Bawaslu
Prof Lili menyoroti sejumlah kegiatan atau agenda pejabat yang dinilai tidak netral. Salah satunya adalah kehadiran capres Prabowo Subianto dalam acara Natal BUMN.
Baca juga : Kampanyekan Gibran, Relawan Amin Laporkan Sekda Takalar
Dia menyayangkan bahwa BUMN yang merupakan milik rakyat justru dimanfaatkan hanya untuk kepentingan paslon tertentu. Para pejabat yang hanya mengundang Prabowo secara tidak langsung telah menciderai netralitas pemilu.
"Saya tidak tahu apakah acara perayaan itu bersifat pribadi, di mana para karyawan melaksanakan natalan bersama atau BUMN yang melaksanakan. Jika yang terakhir ini maka itu sangat disayangkan karena yang diundang tersebut sekarang sebagai capres dan juga sedang musim kampanye," kata dia.
Prof Lili meminta Bawaslu untuk melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran terhadap kegiatan tersebut. Pasalnya di dalam UU Pemilu ada larangan bagi pejabat BUMN dalam dukung mendukung terhadap kandidat dalam pilpres.
"Bawaslu juga harus bertindak tegas jika ada unsur pelanggaran, jangan juga membiarkannya. Jika tidak menindak maka pilpres tidak berjalan adil, kompetisi tidak fair lagi," tandasnya. (Z-8)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved