Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengevaluasi jalannya debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang berlangsung pada Minggu (7/1). Menurutnya, sejumlah isu soal pertahanan dan keamanan yang krusial justru luput atau tidak dibahas oleh ketiga calon presiden (capres).
"Isu-isu reformasi TNI dan sektor keamanan justru diabaikan dalam pembahasan para capres dalam debat putaran ketiga," kata Halili melalui keterangan tertulis, Senin, (8/1).
Ia menyebut salah satu isu krusial yang luput adalah penempatan TNI pada jabatan sipil, terutama jabatan sipil di luar ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
"Minimnya perhatian pada persoalan ini dikhawatirkan mengakibatkan habituasi atau pembiasaan terhadap kondisi perluasan tersebut," tuturnya.
Baca juga: Anies dan Ganjar Dinilai Kompak Serang Prabowo saat Debat Capres
Halili khawatir hal itu melanggengkan tindakan tanpa kewenangan yang dipertontonkan anggota TNI. Misalnya dalam menangani masalah knalpot brong dengan kekerasan.
Kemudian, isu lainnya yang luput adalah pembahasan pelembagaan perbantuan militer melalui suatu regulasi. Saat ini, praktik itu terjadi dan tidak ada batasan yang jelas dalam peran-peran perbantuan militer.
Selanjutnya, isu ketiga ialah revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Perbaikan itu mendesak dilakukan guna memberikan kepastian bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
"Keempat, rotasi antarmatra dalam posisi Panglima TNI untuk menghindari dominasi salah satu matra Angkatan dalam kesatuan TNI," jelas dia.
Baca juga: Prabowo Tawarkan Diskusi, Anies: Boleh, tapi di Forum Terbuka
Isu kelima, yakni terkait Papua dan hubungannya dengan hak asasi manusia (HAM). Halili menilai eskalasi konflik di Papua mengakibatkan zona tidak aman bagi kehidupan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
"Pendekatan keamanan dalam isu Papua sejauh ini mestinya mendapat perhatian capres untuk dievaluasi dan kemudian ditawarkan inisiatif dan pendekatan baru," tandasnya. (Z-11)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved