Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, meminta masyarakat untuk selektif dalam mengkonsumsi informasi. Paslanya, saat ini, arus informasi sangat cepat tanpa ada yang menyaring seperti dulu.
"Di negeri yang sangat beragam ini, penting sekali bagi kita untuk selektif dalam melihat informasi," ujar Anies di Jakarta, Rabu (20/12).
Anies mengatakan informasi yang ada saat ini sangat beragam, terutama yang datang dari media sosial. Oleh karena itu, perlu adanya seleksi dari diri sendiri sehingga tidak terpapar informasi hoaks.
Baca juga: Anies Baswedan: Dukungan Jusuf Kalla adalah Amanat Besar
Anies menuturkan, sebelum adanya media sosial, informasi yang didapatkan telah tersaring lebih dulu oleh para editor yang berpedoman pada etika jurnalistik yang telah ditentukan.
"Kenapa ini saya sampaikan? Kecepatan informasi itu tinggi sekali. Kita tinggal di Jakarta. Misalkan terjadi sebuah peristiwa di Sulawesi yang melibatkan antarumat beragama, kabarnya akan cepat sekali sampai di Jakarta. Ketika sampai disini, kita yang tidak memiliki informasi lengkap bisa mengambil kesimpulan A, B, C, D sendiri dan itu bisa menjadi masalah," jelasnya. (Ant/Z-11)
Baca juga: Ganjar Mengaku Sudah Tahu JK Dukung Amin
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved