Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyerap aspirasi ratusan buruh di Gedung Juang Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/12). Ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbincang langsung dan mendengar harapan para buruh.
Para buruh menyampaikan harapan terkait upah minimum yang dinilai kurang layak, regulasi tidak menguntungkan, dan kesejahteraan yang perlu ditingkatkan. Massa yang tergabung dari sejumlah serikat pekerja di Kabupaten Bekasi itu juga mengingatkan pasangan calon Anies-Muhaimin (Amin) untuk memenuhi janji jika terpilih memimpin Indonesia.
Menanggapi aspirasi tersebut, Muhaimin menjanjikan prioritas kesejahteraan untuk para buruh sesuai dengan gagasan perubahan yang selalu diusung Amin. Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyampaikan bahwa, ke depan, regulasi atau undang-undang terkait buruh akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari serikat pekerja di seluruh Indonesia.
Baca juga: Kolaborasi Relawan dan Partai Efektifkan Pemenangan Anies Muhaimin
"Saya dan Mas Anies, kalau terpilih jadi presiden dan wakil presiden, akan mendorong kembali agar undang-undang yang sudah ada lebih mengedepankan kepentingan buruh," kata menteri tenaga kerja dan transmigrasi di era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Muhaimin juga menekankan pentingnya kesejahteraan buruh sebagai bagian dari pembangunan industri Indonesia. Sehingga, menurut dia, pembukaan lapangan kerja harus diperbanyak untuk menyerap tenaga-tenaga lokal.
Baca juga: Dukungan Masyarakat NU kepada Anies-Muhaimin Disebut sudah 60%
"Maksimalkan tenaga lokal dahulu. Boleh saja tenaga asing, asal itu kemampuan yang baru atau belum pernah ada," kata Muhaimin dengan disambut tepuk tangan ratusan buruh yang hadir.
Sementara itu, seorang buruh yang hadir dalam acara itu, Maryono, berharap janji-janji kampanye Anies-Muhaimin bisa dilaksanakan, karena buruh butuh perhatian pemerintah untuk bisa hidup sejahtera.
"Kami harap Bapak dan Pak Anies terus berjuang untuk kesejahteraan buruh," kata Maryono.
Dalam acara dialog itu, ratusan pekerja yang tergabung dalam Masyarakat Buruh Bekasi juga mendeklarasikan diri untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Muhaimin dalam Pilpres 2024. (Ant/Z-11)
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved