Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengungkapkan sebanyak 84% koruptor di Indonesia adalah lulusan perguruan tinggi, mengutip data KPK.
"Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, 84% dari koruptor di Indonesia itu adalah lulusan perguruan tinggi," kata Menkopolhukam Mahfud Md saat menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Negeri Padang, Minggu (17/12).
Masih dalam data yang sama, Mahfud menyebutkan saat ini jumlah koruptor di Tanah Air sekitar 1.300-an yang telah ditangkap atau sudah diadili oleh pengadilan. Artinya, sekitar 900 koruptor merupakan lulusan perguruan tinggi atau sarjana.
Baca juga : Ironis, 86% Koruptor yang Ditangkap KPK Lulusan Perguruan Tinggi
Di satu sisi, Mahfud mengemukakan perguruan tinggi tidak gagal meskipun angka koruptor dari kalangan sarjana terbilang tinggi karena hingga saat ini jumlah lulusan perguruan tinggi jauh lebih banyak, yakni lebih kurang 17,6 juta orang.
"Jadi, kalau jumlah lulusan 17,6 juta orang dan yang koruptor 900 orang, kira-kira hanya 0,05%. Artinya perguruan tinggi masih baik," kata dia.
Mengenai ratusan koruptor lulusan perguruan tinggi tersebut, menteri kelahiran Sampang itu menilai para koruptor hanya pintar dari segi otak, namun wataknya tumpul. Dengan kata lain, ada ketidakseimbangan antara kecerdasan kognitif dengan kemuliaan watak.
Baca juga : Perguruan Tinggi Diharapkan Punya Peta Rawan Korupsi
Kepada wisudawan Universitas Negeri Padang, Mahfud menyampaikan setiap lulusan patut berbangga karena sektor pendidikan Indonesia semakin maju. Berkaca pada tahun 1970, cukup sulit menemukan individu yang menyandang gelar sarjana.
Namun, sejak 1970 ke atas sudah semakin banyak lulusan sarjana strata satu, doktor hingga berhasil menjadi profesor. Artinya, dunia pendidikan Indonesia semakin maju meskipun masih terdapat kekurangannya.
Terakhir, Mahfud berpesan setiap lulusan perguruan tinggi di Tanah Air harus berterima kepada negara. Hal itu dapat diwujudkan dengan ikut serta berkontribusi membangun kemajuan bangsa. (Ant/Z-4)
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni ingatkan RUU Perampasan Aset jangan jadi celah 'hanky-panky' atau penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum penegak hukum.
Sulit menepis kecurigaan publik bahwa ada kekuatan besar yang ikut memengaruhi arah penegakan hukum.
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Para pelaku korupsi tetap ingin memanfaatkan uangnya, tetapi pilihan mereka menjadi terbatas.
Ia menjelaskan, upaya memperkuat kepercayaan publik dilakukan melalui peningkatan sistem pengawasan internal, penguatan kontrol terhadap hakim konstitusi.
Di tingkat nasional, Unika Atma Jaya menempati peringkat #4 PTS terbaik se-Indonesia dan peringkat #22 dari seluruh Perguruan Tinggi se-Indonesia.
President University mengukuhkan tiga Guru Besar baru: Prof. Anton Wachidin, Prof. Erwin Sitompul, dan Prof. Jhanghiz Syahrivar untuk perkuat riset nasional.
Kolaborasi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi dinilai semakin penting dalam memperkuat pemahaman konstitusi di Indonesia.
Bagi mahasiswa internasional, memilih kampus tidak hanya soal kualitas akademik, tetapi juga kenyamanan tempat tinggal dan jaminan keamanan.
Institut Teknologi Bandung (ITB) menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Prasetiya Mulya dalam penyelenggaraan Program Sarjana-Magister Terintegrasi (PSMT).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved